RSS

BUMDes, Pelaku Ekonomi Desa

16 Jun

Ketika gagasan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dikemukakan penulis dalam suatu diskusi, banyak pihak yang merasa pesimis. Pihak yang pesimis ini berasumsi bahwa jangankan mengembangkan Bumdes, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak yang bermasalah. Apalagi Badan Usaha Milik Desa? Tentu saja pemikiran demikian mengandung kebenaran mengingat masih banyak badan usaha pemerintah diaras desa yang bermasalah sehingga pengembangan Bumdes juga kelak akan mengalami permasalahan yang sama. Namun satu hal dilupakan bahwa asumsi demikian belum tentu benar, toh permasalahan desa dan diaras desa sangat berbeda? Makalah ini akan menguraikan gagasan pengembangan Bumdes berdasarkan pengalaman di Desa Taman Sari, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang.

BUMDES TERUS LANCAR

Di tengah perjalanan pelaksanaan program Bm2 yang didukung oleh Ford Foundation sejak tahun 1999, dalam suatu kesempatan pelatihan yang dilaksanakan di Cisarua, seorang peserta dari Desa Cibugel terlibat dalam diskusi kecil dengan penulis. Peserta tersebut sebut saja Bapak X bercita-cita suatu saat, aparat desa dapat ditingkatkan penghasilannya dari hasil Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu, Pak X dan beberapa peserta lainnya dari desa yang sama asyik mendiskusikan gagasan tersebut dengan satu tekad untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa. Penulis yang pada saat itu terlibat dalam diskusi mengamini gagasan tersebut sebab dalam UU No 22 tahun 1999 dimungkinkan bahwa desa dapat memperoleh tambahan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari usaha-usaha yang dilakukan melalui Bumdes. Permasalahannya adalah bagaimana Bumdes bisa berkontribusi bagi PAD Desa, sementara Bumdes tersebut juga memerlukan dukungan (terutama finansial ) dari berbagai pihak termasuk pemerintah desa. Gagasan pendirian Bumdes tersebut akhirnya terwujud pada 20 April 2002 dengan modal awal dari pemerintah desa sebesar Rp 1.950.000 dan diberi nama BUMDES “TERUS LANCAR”.

Selang beberapa waktu kemudian, Pak X didampingi Kepala Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa menyampaikan pada penulis perkembangan tersebut. Penulis memutuskan agar Tim Bina Masyarakat Mandiri (Bm2) berkunjung ke desa, berdiskusi dengan sebagian anggota dan pengurus Bumdes. Diakhir kegiatan tersebut, Bm2 menjanjikan dukungan modal dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 5.000.000, tingkat bunga 1,5%/bln dengan 2 bulan masa dimana Bumdes tidak perlu mencicil bunga dan pokok selama 2 bulan. Artinya dengan tingkat bunga 18% untuk 14 bulan atau rata-rata perbulan sebesar 1,28 % menurun.

Waktu berjalan terus, tidak terasa pinjaman yang diberikan Bm2 seluruhnya telah dikembalikan dengan cara mentransfer tiap bulan sebelum tanggal sepuluh. Dan ternyata tidak sekalipun, Bumdes TERUS LANCAR menunggak cicilan pada Bm2. Realisasi pembayaran bunga ke Bm2 tahun 2004 sebesar Rp 597.537 atau hanya 11 %.

PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK

Hingga akhir tahun 2004, perkembangan Bumdes dirinci seperti pada Tabel 1. Dari table 1. tersebut beberapa hal yang dapat dipelajari adalah sebagai berikut:

Akumulasi Kapital Ekonomi Internal dalam bentuk simpanan anggota meningkat dari sebesar Rp 4.431.250 yaitu tahun 2003 menjadi Rp 7.658.500 tahun 2004.

Distribusi Kapital internal dan eksternal (pinjaman dari pihak ketiga maupun bantuan modal dari pemerintah desa) terjadi pada anggota dalam bentuk pemberian pinjaman. Jumlah dana yang beredar tahun 2003 sebesar Rp 7.600.000 meningkat menjadi Rp 9.631.000 tahun 2004. Jumlah pemberian pinjaman selama tahun 2003-2004 sebesar Rp 32. 170.000 dan pengembalian pinjaman dari anggota sebesar Rp 22.539.000 atau sebesar 70%. Jumlah anggota yang telah mendapatkan pinjaman sebanyak 209 orang. Artinya kapital ekonomi yang telah terakumulasi didistribusikan pada 69% anggotanya, dengan jumlah yang berbeda namun kesempatan untuk mengakses dana tersebut sudah merata.

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh tahun 2003 sebesar Rp 883.369 dan meningkat menjadi Rp 2.421.483 atau terjadi peningkatan sebanyak 63%. Sisa hasil usaha ini masih belum dibagikan kepada anggota, pengurus maupun kas desa.

Pengurus Bumdes sebanyak 5 orang adalah sukarela karena sejak tahun 2003-2004 tidak memperoleh honor. Susunan pengurus adalah Ketua (1 orang), Wakil ketua (1 orang), Sekretaris (1 orang), Bendahara (1 orang) dan tenaga lapang (1 orang).

Keanggotaan Bumdes adalah individu dan dibagian lain dari laporan Bumdes, jumlah anggota telah mencapai 301 orang.

Jenis usaha yang dilakukakan baru sebatas simpan pinjam saja, belum ada diversifikasi usaha.

USULAN PEMBENAHAN

Dari uraian pengalaman diatas bagaimana pegembangan Bumdes TERUS LANCAR dikaitkan dengan konsep ideal pengembangan Bumdes diuraikan sebagai berikut:

Akumulasi Kapital internal

Akumulasi kapital yang menonjol baru sebatas kapital ekonomi (simpanan dari anggota), padahal masih banyak jenis kapital lainnya misalnya bagaimana pengembangan manusianya, bagaimana pengelolaan kapital fisik desa (pasar desa, tanah kas desa) dll yang dapat juga dimanfaatkan sebagai kapital usaha produktif serta bagaimana kapital sosialnya terutama jaringan kerja. Salah satu kapital sosial yang penting yaitu kepercayaan tampaknya telah bekerja dengan baik hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah simpanan anggota terutama simpanan sukarela, dan bertambahnya jumlah anggota Bumdes.

Distribusi Kapital eksternal

Kapital yang masuk ke desa (Bumdes) barulah Kapital ekonomi yang berasal dari pemerintah kabupaten cq pemerintah desa dan pihak ketiga (BM2). Padahal masih banyak jenis kapital eksternal lainnya yang dapat diperoleh bila kewenangan desa dan kewenangan Bumdes sudah ditetapkan. Tumpal P Saragi, 2005 dalam makalahnya berjudul Model Hipotetik Revitalisasi Kelembagaan Desa menyebutkan diantara lebih dari 200 Kewenangan yang terdapat dalam positif list yang disusun oleh Departemen Dalam Negeri, bidang-bidang kewenangan yang dapat didistribusikan ke Bumdes yaitu bidang perindustrian, pertambangan dan energi, pariwisata, perhubungan dan pekerjaan Umum (pembangunan prasarana desa). Kewenangan Bumdes di bidang perindustrian ada 3, yaitu pengelolaan pemasaran hasil industri, pengembangan hasil industri, pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan. Bidang Pertambangan dan energi, hanya satu yang dapat dijadikan kewenangan Bumdes yaitu pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat. Bidang pariwisata , ada 3 butir kewenangan yaitu pengelolaan obyek wisata dalam desa diluar rencana induk pariwisata, pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa, pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa. Bidang Perhubungan, ada 4 butir yang dapat dijadikan kewenangan Bumdes yaitu 1) pengelolaan parkir/pemangkalan kendaraan dipasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada dalam desa, 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, 3) Pembangunan terminal angkutan desa, 4) pengelolaan angkutan lintas sungai. Bidang PU, ada 5 kewenangan Bumdes. Butir kewenangan dimaksud yaitu 1) pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran/Bandar, 2) Irigasi desa meliputi pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan , 3) pengelolaan dan pemanfaatan air bersih, 4) pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa, 5) pemeliharaan.Distribusi kewenangan ini dilakukan sejalan dengan distribusi keuangan.

Keanggotaan Bumdes juga adalah Lembaga

Unit usaha yang baru dikembangkan Bumdes Terus Lancar masih bersifat individu, sebaiknya keanggotaan Bumdes selain individu juga merupakan organisasi pelaku ekonomi lainnya seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Pokmas IDT, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Tani (KTN), Koperasi Unit Desa (KUD), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Kelompok Tani Hutan (KTH), dll (Lihat Gambar 1). Dengan demikian Bumdes berperan sebagai induk atau payung bagi organisasi pelaku ekonomi desa untuk berhubungan dengan pihak-pihak diluar desa.

Unit Usaha dan Kemitraan

Kegiatan usaha yang baru dikembangkan Bumdes Terus Lancar baru simpan pinjam. Pengembangan unit usaha baru dapat dilakukan merujuk pada kewenangan Bumdes. Merujuk ke Bagan 1. salah satu peluang yang dapat dikembangkan misalnya dalam bidang industri yang mengarah pada pemasaraan, Bumdes dapat membentuk unit usaha Pemasaran Hasil Desa. Unit ini bekerjasama dengan kelompok-kelompok industri, kelompok tani atau produsen lainnya yang ada di desa. Begitu pula sebaliknya, Bumdes dituntut untuk melakukan kemitraan dengan badan-badan usaha lainnya dalam rangka memperkuat posisi tawar misalnya kemitraan dengan pemasok sarana produksi pertanian atau menjadi supplier bagi usaha hilir lainnya (Pengusaha Lokal) diaras desa.

Pembagian Sisa Hasil usaha (SHU)

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan bagian dari yang penting dalam pengembangan Bumdes. Hal ini lah yang membedakan Bumdes dari badan usaha lainnya seperi pengusaha individu (CV) atau PT, Koperasi, dll. Tumpal P. Saragi 2004 dalam bukunya berjudul Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, Alternatif Pemberdayaan Desa menyebutkan ada 5 tujuan pembentukan Bumdes yaitu a) peningkatan kemampuan keuangan desa, 2) pengembangan usaha masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, 3) mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, 4) penyedia jaminan sosial dan 5) penyedia pelayanan bagi masyarakat desa.

Tujuan pembentukan Bumdes No 2, 3 dan 5 telah diuraikan sebelumnya yang intinya sangat tergantung pada kewenangan yang dimilikinya. Sementara tujuan 1 dan 4 sangat ditentukan bagaimana pengalokasian SHU yang diperoleh. Dengan demikian maka alokasi SHU harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan Bumdes seperti Pemerintah Desa, Pengurus Bumdes, LSM dan Masyarakat (individu/keluarga atau organisasi sebagai anggota) merumuskan bersama distribusi SHU tersebut.

Namun Hal-hal yang pokok dapat dipertimbangkan adalah 1) bahwa ada bagian tertentu yang dialokasikan untuk KAS Desa, 2) Jasa Pengurus, 3) bagian untuk anggota, 4) cadangan modal dan 5) jaminan sosial.

Alokasi SHU untuk jaminan sosial sangat penting mengingat kekayaan desa (khususnya Kapital Fisik) yang digunakan Bumdes dalam kegiatan Usaha merupakan milik/hak setiap warga desa, oleh karenanya mereka berhak atas perolehan keuntungan yang dihasilkan dengan memanfaatkan kekayaan tersebut. Andaikan saja Bumdes Terus Lancar di desa Taman Sari telah menetapkan bahwa bagian dari SHU yang dialokasikan sebagai jaminan sosial sebesar 10% maka dalam tahun 2003 dan 2004, Bumdes telah berkontribusi sebesar Rp 88.000 dan Rp 242.000. Tampaknya dana ini masih sangat kecil namun tidak tertutup kemungkinan bila pembenahan Bumdes dilakukan maka SHU yang diperoleh pun akan meningkat.

Dana-dana untuk jaminan sosial tersebut diserahkan Bumdes pada lembaga sosial yang ada di desa seperti panti asuhan, yatim piatu, orang jompo dll. Dana tersebut dapat digunakan untuk santunan/jaminan hidup, beasiswa, bantuan perbaikan rumah/lingkungan pemukiman dll. Dengan demikian Bumdes berkontribusi bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan di desa.

PERUBAHAN YANG DIBUTUHKAN

Untuk mewujudkan gagasan pengembangan Bumdes sebagaimana diuraikan sebelumnya maka dibutuhkan berbagai perubahan dan perbaikan. Perubahan tersebut diantaranya adalah :

Reformulasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Sudah menjadi kesepakatan nasional bahwa salah satu asas penyelenggaraan negara adalah memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk berkreasi melalui paket kebijakan desentralisasi yang dikenal dengan UU No 32 dan 33 tahun 2004. Meskipun banyak pihak yang belum sepakat dengan berbagai substansi pengaturan yang dikandung kedua UU tersebut namun satu hal dapat dikatakan bahwa Peran Daerah (kabupaten/kota) perlu dioptimalkan. Reformulasi kebijakan dimaksud diarahkan agar : pertama, Pemerintah daerah (pemda) Kabupaten segera melakukan identifikasi, inventarisasi dan distribusi kewenangan serta alokasi dana ke desa dalam bentuk peraturan daerah.; kedua, Pemerintah daerah membatasi intervensi pengusaha lokal khususnya kontraktor untuk berperan hanya pada proyek-proyek diaras desa saja, sementara proyek-proyek di desa dilakukan masyarakat desa sendiri. Tentunya dibutuhkan fasilitasi dari pemda kabupaten; ketiga, mengidentifikasi dan merevisi berbagai produk kebijakan daerah yang kurang sesuai dengan ide menjadikan Bumdes sebagai induk pelaku ekonomi desa serta mengusulkan revisi kebijakan nasional misalnya Keppres tentang pengadaan barang dan jasa. Syarat untuk menjadi rekanan tidak lagi didasarkan pada maksimal jumlah anggaran atau mengecualikan proyek/kegiatan yang dilaksanakan di desa; keempat, merubah landasan berfikir instansi terkait bahwa proyek bukan berarti pembangunan fisik atau penyaluran uang/bantuan. Instansi terkait hendaknya bergeser perannya yang semula sebagai penyedia/pelaksana berbagai proyek dimaksud di desa menjadi pelaksana proyek yang mengarah pada peningkatan kapasitas masyarakat seperti pelatihan, membangun sistem pemantauan dan evaluasi (monitoring/evaluasi) yang menjamin berlangsungnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana yang bersumber dari APBD kabupaten, memfasilitasi proses Musyawarah rencana kerja desa (Musrenbang) dan penyusunan buku panduan. Mereka harus rela bahwa pelaksana kegiatan/proyek didesa adalah masyarakat melalui organisasi mereka di desa, sementara instansi cukup sebagai katalisator saja; Kalaupun sebagai pelaksana proyek cukup untuk kegiatan diaras desa (kecamatan dan Kabupaten);

Sinergik Antar Pelaku

Pelaku pembangunan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya duduk sama-sama merancang kegiatan untuk membantu Bumdes berkembang. Peran aktor-aktor ini terutama pada upaya-upaya peningkatan kapasitas Bumdes seperti A) LSM Lokal dan Nasional berperan dalam pengembangan sumberdaya manusia (managemen yang handal), pengaturan sistem dan mekanisme akumulasi dan distribusi kapital, perbaikan administrasi dan perancangan imbal jasa serta pembagian keuntungan, inisiator usaha-usaha baru dan pengembangan jaringan. Tentunya mereka ini patut didukung oleh Lembaga Dana/Lembaga Internasional; B) Pemerintah Kabupaten/ Ditjen PMD-Depdagri berperan untuk memfasilitasi reformulasi kebijakan yang mendukung tumbuh kembangnya Bumdes; C) Pengusaha lokal, berperan sebagai penampung hasil-hasil usaha masyarakat dan pemasok kebutuhan usaha masyarakat.

PENUTUP

Gagasan revitalisasi pelaku ekonomi desa dimana Bumdes diarahkan sebagai induk organisasi pelaku ekonomi desa tidak dimaksudkan agar ditiap desa dibentuk Bumdes. Itu berarti kita kembali keera seragamisasi. Kebutuhan pengembangan Bumdes hendaknya disesuaikan dengan kondisi desa tersebut. Namun bila gagasan ini dapat dilakukan maka tidak tertutup peluang kerja di desa. Dengan demikian laju urbanisasi dapat ditekan atau bahkan dapat menjadi insentif bagi penduduk desa untuk kembali ke desa. Karena untuk mengembangkan Bumdes dan unit-unit usahanya dibutuhkan tenaga-tenaga trampil. Disatu sisi tenaga tersebut sangat langka di desa.

Kelak suatu saat kita dapat menyaksikan bagaimana Kelompok usaha ternak ayam di desa mampu menjadi supplair daging ayam bagi usaha ayam goreng di perkotaan seperti Kentucky Fried Chicken (KFC), California Fried Chicken (CFC), ayam goreng Mbok Berek, ayam goreng Wong Solo dan Mbok-Wong lainnya. Demikian juga bagaimana kebutuhan kelompok peternak ini dapat disuplai oleh pengusaha pakan/obat-obatan ternak di perkotaan. Bumdes berperan sebagai fasilitator, negosiator guna mewujudkan impian tersebut. Sementara itu, sebagian kebutuhan modal usaha masyarakat peternak ayam kelompok peternak Ayam Buras –misalnya, diperoleh melalui mekanisme simpanan (akumulasi kapital internal) –pinjaman distribusi kapital eksternal) melalui BUMDES. Semoga.

Oleh: Tumpal P. Saragi (Ketua Yayasan Bina Masyarakat Mandiri)

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 16, 2008 in B U M Des

 

Tag: , , ,

One response to “BUMDes, Pelaku Ekonomi Desa

  1. uun untamiharja

    Juli 27, 2010 at 3:48 pm

    Salam kenal dari sy buat bapak. dan terimakasih atas kepeduliannya trhadap perdesaan….sy kebetulan sedang belajar gimana caranya agar desa sebagai pemerintahan otobom, sbg ujung tombak pembangunan, sebagai miniatur negera….bisa mendiri dan mensejahterakan rakyatnya.
    terimakasih
    wassalam
    uun untamiharja
    undpw@yahoo.co.id

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 352 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: