Lumbung Desa Harus Diaktifkan “Pemdes Bisa Memanfaatkan Dana ADD”

Iman, [newspaper.pikiran-rakyat.com Sabtu, 18 Juli 2009 ]  SOREANG,  Pemerintah Kecamatan Banjaran menargetkan lumbung desa yang ada di sebelas desa di Kec. Banjaran bisa berfungsi kembali pada akhir tahun ini. Untuk mengaktifkan kembali lumbung desa, pemerintah desa (pemdes) setempat bisa memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mereka terima.

Desa Kelola Air

BANYAK sumber mata air di Kabupaten Kuningan, yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Contohnya di Desa Seda dan Desa Trijaya Kecamatan Mandirancan, dua desa itu sama-sama memiliki sumber air yang dikenal mata air Cigorowong.Secara kebetulan lokasi mata air itu berada di lahan yang merupakan perbatasan dua desa tersebut. Sumber air Cigorowong manfaatnya bukan saja dirasakan masayarakat Desa Seda dan Trijaya, karena disalurkan ke desa lainnya seperti Desa Kertawinangun, Tajurbuntu dan Desa Pancalang Kecamatan Pancalang. Secara teknis, sumber air itu dikelola oleh masing-masing desa yang memanfaatkannya. Desa Seda dan Trijaya hanya mendapat kompensasi dari tiga desa itu sebesar Rp 1,5 juta per tahun. Dana sebesar itu dibagi dua. Artinya masing-masing medapat Rp 750 ribu per tahun. Kerjasama itu telah dilakukan sejak tahun 2002, yang telah melahirkan hubungan yang harmonis. Karena di sisi lain tiga desa yang memanfaatkan air itu memang sangat membutuhkan air bersih. Sedangkan Desa Trijaya dan Desa Seda merasa diuntungkan dengan adanya kompensasi air dari tiga desa tersebut. “Sayang sumber air ini bila tidak dimanfaatkan, sementara masyarakat lain kesulitan air,” kata Sekretaris Desa Seda, Wiharta. Seiring dengan adanya beberapa perubahan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Seda, maka pihak Pemerintah Desa Seda dan Desa Trijaya sepakat untuk mengajukan permohonan kepada tiga desa itu agar konvensasi air bersih naik.

BUMDes, Mungkinkah ?

IDE BUMDES, MUNGKINKAH DI ERA OTONOMI DESA ?

Adanya pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah berdampak pada peningkatan semangatotonomi daerah. Pelaksanaan otomi daerah ternyata melahirkan berbagai tuntutan di tingkatan otonomi desa antara lain: keinginan pemerintah daerah yang mendirikan badan Usaha Milik Desa(BUMDes) dalam menunjang otonomi desa. Hal ini diperkuat dengan UU No.22 tahun 1999, bahwa kewenangan otonomi yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan atas asas desentralisasi, kecuali kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pusat Baca Masyarakat Desa

Tak bisa dipungkiri, pembeli buku di negeri kita belumlah seimbang jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa pembeli buku masih didominasi oleh orang kota, atau kalaupun ada orang desa, mereka adalah orang-orang sudah yang bermigrasi atau bersekolah ke kota. Oleh karena itu, wajar jika akhirnya mayoritas penerbit tidak membidik pasar pedesaan untuk pendistribusian buku-bukunya. Pertimbangan marketing menjadi faktor utama.

Akan tetapi, peluang untuk membidik pasar pedesaan sebenarnya masih terbuka lebar. Satu hal yang mungkin tidak disadari, orang desa itu sebenarnya juga konsumtif. Banyak orang desa sekarang ini mampu membeli TV, DVD, lemari es, mesin cuci, kendaraan bermotor, dan peralatan modern lainnya. Artinya, secara finansial sesungguhnya mereka juga mampu. Persoalannya adalah: ada atau tidaknya rasa butuh terhadap buku.

Bertitik tolak dari persoalan tersebut, maka edukasi terhadap masyarakat desa tentang penting dan asyiknya membaca buku adalah program awal. Karena menyuruh orang desa membeli buku pada tahap pertama sudah pasti akan sia-sia.

Warung Obat Desa dan Polindes

Dalam upaya pembangunan kesehatan, kemandirian merupakan salah satu isu pokok yang dipelopori melalui pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat. Berbagai upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) di tingkat desa seperti posyandu, warung obat desa, polindes, amdes, poskestren dan lain lain. Dengan semakin banyaknya jenis UKBM yang tumbuh di desa, diprediksi akan memerlukan dukungan dari suatu UKBM tingkat desa yang mengkoordinasi dan sekaligus sebagai rujukan bagi UKBM lain, dan diwujudkan dalam program poliklinik kesehaatan desa (Poskesdes). WOD/POD merupakan salah satu UKBM pendukung poskesdes. Pedoman penyelenggaraannya diatur dalam Kepmenkes RI Nomor 983/SK/Menkes/VII/ 2004.

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pelaksanaan WOD dalam rangka pengembangan Poskesdes menuju desa siaga. Dalam penelitian ini dilakukan eksplorasi terhadap kondisi Poskesdes, POD/WOD dan faktor pedukung dan penghambat. Penelitian dilakukan di kabupaten Subang dan Karanganyar yang meliputi 4 kecamatan dan 8 desa.

Jaringan Informasi Untuk Desa

Tercapainya pemerataan pendapatan merupakan kondisi ideal dalam sebuah masyarakat. Kondisi ini mungkin dicapai dengan menyempitkan berbagai jurang sosial-ekonomi yang ada, seperti yang tampak dengan jelas saat ini adanya perbedaan tingkat sosial, ekonomi maupun pendidikan antar wilayah di Indonesia. Sayangnya, acuan keberhasilan pembangunan yang umum dipakai, seperti GNP, sifatnya sangat global yang akhirnya cenderung untuk mengadopsi berbagai kebijaksanaan yang bersifat memaksimalkan hasil produksi dan pemasaran secara nasional. Hal tsb. diatas secara tidak langsung menyembunyikan berbagai permasalahan sosial-ekonomi pada tingkat keluarga, wilayah maupun sektor informal.

Institusi ekonomi tingkat pedesaan seperti pra-koperasi simpan pinjam mempunyai potensi yang cukup besar dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi regional yang ada, terutama jika kita kaitkan dengan berbagai informasi yang bisa ditarik dari proses simpan pinjam, misalnya penggunaan sumber daya lokal; alokasi dana pada tingkat keluarga dan wilayah. Konsep pengembangan wilayah yang kami pikirkan bertumpu pada pengkaitan informasi dalam sistem pra-koperasi simpan-pinjam. Informasi khususnya tentang peri-kehidupan ekonomi anggota koperasi dapat secara tidak langsung dicerminkan dari kegiatan simpan pinjam yang dilakukan. Informasi yang ada dapat berupa penghasilan yang diperoleh (misalnya dari hasil bumi), keadaan sumber penghasilan anggota pra-koperasi dll. Dengan menggabungkan informasi yang ada dari berbagai pra-koperasi di suatu wilayah, keadaan wilayah dapat ditela’ah. Informasi ini akan sangat berguna bagi pengambilan keputusan-keputusan untuk mengembangkan wilayah yang dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi maupun untuk menarik investasi dari luar ke dalam suatu wilayah (dalam hal ini wilayah pedesaan).

BUMDes, Pelaku Ekonomi Desa

Ketika gagasan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dikemukakan penulis dalam suatu diskusi, banyak pihak yang merasa pesimis. Pihak yang pesimis ini berasumsi bahwa jangankan mengembangkan Bumdes, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak yang bermasalah. Apalagi Badan Usaha Milik Desa? Tentu saja pemikiran demikian mengandung kebenaran mengingat masih banyak badan usaha pemerintah diaras desa yang bermasalah sehingga pengembangan Bumdes juga kelak akan mengalami permasalahan yang sama. Namun satu hal dilupakan bahwa asumsi demikian belum tentu benar, toh permasalahan desa dan diaras desa sangat berbeda? Makalah ini akan menguraikan gagasan pengembangan Bumdes berdasarkan pengalaman di Desa Taman Sari, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang.