Arsip Kategori: PERANGKAT DESA
Pembentukan Peraturan Desa
Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih … Lanjut membaca
Desa “terhukum” PBB
Sebenarnya, ADPD merupakan bantuan pemerintah pusat untuk desa, dan sudah seharusnya diberikan kepada desa. Namun, pada 15 Mei 2008, bupati menerbitkan Peraturan Nomor 20 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah, Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab. Bandung, yang justru membatasi hak desa atas ADPD.
Pelantikan Kades Mandor
Acara pelantikan yang digelar di gedung SMPN 3 Mandor berlangung khidmat yang dihadiri kepada dinas/instansi di lingkungan Pemkab Landak, Muspika Mandor, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Bupati Adrianus dalam pengarahannya menegaskan Pemerintahan Desa (Pemdes) selain diatur dalam undang-undang, juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan kelurahan.
Panwaslu Pantau Perangkat Desa
Dugaan keterlibatan sejumlah perangkat desa sebagai tim sukses diungkapkan Ketua Panwaslu Jember Agung Purwanto dalam diskusi bersama para fungsionaris dan caleg PKS kemarin (18/1). “Sudah ada beberapa parpol dan caleg yang memanfaatkan perangkat desa sebagai tim sukses,” ungkapnya.
Hal ini, kata dia, jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran pemilu. Saat ini pihaknya masih koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalami kasus semacam ini. “Kami sudah kantongi informasi awal, tapi masih perlu pendalaman,” tandasnya.
Pemkab Ngawi Bingung
Namun, dalam pertemuan perwakilan pengunjuk rasa dengan Pemkab Ngawi dan DPRD Ngawi, pihak Pemkab dan DPRD menolak mengabulkan tuntutan pengunjuk rasa karena surat edaran itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
“Di peraturan itu disebutkan, dana untuk penghasilan bagi perangkat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa,” kata Bupati Ngawi Harsono.
Program Desa Sejahtera Bersujud
Sasaran pemenuhan kebutuhan fisik desa, dikehendaki terjadi secara merata di seluruh wilayah Desa/Kelurahan. Pengaturan dan penahapan bentuk pembangunan disepakati, direncanakan, serta dilaksanakan bersama-sama dalam masyarakat desa.
Perangkat Desa se Ngawi Boikot
Mereka menilai bahwa penghapusan dana ADD tersebut bertentangan dengan PP No 72 pasal 27 huruf d tahun 2005 tentang penghasilan perangkat dan kepala desa. Sehingga sangat merugikan kesejahteraan yang selama ini diperjuangkan oleh seluruh Parade Rakyat Ngawi.
Koordinator Perangkat Desa Sengawi, Darmati (40) mengatakan jika benar dihapus, seluruh prangkat akan melakukan lebih besar serta memboikot semua tugas dalam Pemilu nanti.
“Kita semua butuh makan kenapa mau menghapus ADD padahal tunjangan tahun 2008 kemarin belum tercairkan,” teriak Darmati kepada wartawan Senin (19/1/2009).
Serahkan Kewenangan ke Desa
SEDIKITNYA sembilan orang kepala desa yang ada di Bulukumba, belum lama ini melakukan kunjungan ke kantor Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) di Jakarta Selatan. Rombongan dipandu langsung mantan Kepala PMD Bulukumba, Umar Naim bekerjasama Fian Wisata.
Demonstrasi Perangkat Desa
Selain penghasilan sesuai UMK, pengunjuk rasa juga menuntut tambahan penghasilan dari anggaran daerah atau APBD seperti yang diperoleh tahun 2007 sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 75 ribu per bulan. Pemerintah Kabupaten Sragen mengaku telah mengucurkan dana subsidi sebesar Rp 4,5 miliar dari APBD 2008. Namun yang menerima baru 1.700 dari sekiitar 3.000 perangkat desa yang ada mengingat anggaran terbatas
Tirulah Kampanye
Sudarta menyatakan bahwa kesepakatan dibuat setelah ada pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gianyar Oktober lalu. Aparat desa melibatkan semua calon anggota legisltaif (Caleg) dari Desa Lodtunduh untuk menyusun kesepakatan tersebut. Sembilan caleg dari Lodtunduh yang merebutkan kursi untuk DPR Kabupaten, DPR Provinsi, dan DPR RI itu membuat kesepakatan bersama Kelian Banjar, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ada dua hal utama yang diatur dalam kesepakatan tertulis tersebut yaitu pemasangan baliho dan bendera. Untuk baliho, pemasangannya hanya boleh dilakukan di tiga titik yaitu lapangan desa, perempatan desa, dan perbatasan desa. Sementara untuk bendera boleh juga dipasang di dua titik lain yaitu bale banjar dan kantor desa
Kinerja Kepala Desa
Peranan tingkat pendidikan terhadap kinerja kepala desa di kab. sidenreng rappang Implementasi dari peraturan pemerintah daerah tentang pemerintahan desa telah menunjukkan Kepala Desa khususnya di Kabupaten Sidrap memiliki latar belakang … Lanjut membaca
Tunjangan Pamong Desa
DEMAK-Pamong desa se-Demak merapatkan barisan. Mereka menuntut pencairan dana tunjangan sebelum hari raya Idul Fitri mendatang. Menyusul dianggarkannya dana tunjangan pada pos APBD 2008, namun hingga kini belum dicairkan. … Lanjut membaca
Mendemokrasikan Desa
Bhutan, sebuah negeri yang terisolasi antara India dan China, mungkin tidak butuh demokrasi: pemilihan umum yang bebas, kebebasan pers, masyarakat yang kuat dan dinamis, transparansi, akuntabilitas pemerintah, parlemen yang kokoh, … Lanjut membaca
Ladies Program Kades
Sebanyak 32 kepala desa baru di Lamongan menerima pembekalan untuk menunjang tugas mereka melalui kegiatan orientasi kepala desa ke IX selama tiga hari mulai Senin (30/6). Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten … Lanjut membaca
