RSS

Arsip Kategori: PERANGKAT DESA

Pembentukan Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Read the rest of this entry »

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada April 7, 2009 in PERANGKAT DESA, POLHUKAM

 

Tag: ,

Desa “terhukum” PBB

Desa Yang “Terhukum” PBB

SETIAP kali datang ke Gedung DPRD Kab. Bandung, Asep Sutrisna selalu murung. Berbagai berkas selalu dia bawa. Aturan perundang-undangan pun dia hapalkan. Kepala Desa Sekarwangi, Kec. Soreang tersebut, selalu menjadi juru bicara dalam pertemuan dengan anggota dewan, memimpin kawan-kawannya sesama kepala desa, untuk mengubah peraturan bupati yang menghalangi hak desa.

Betapa tidak, 2008 merupakan tahun yang berat bagi 70 desa di Kab. Bandung. Akibat diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) No. 20 Tahun 2008, desa-desa itu tidak berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan desa (ADPD). Alhasil, ADPD senilai lebih dari Rp 7,9 miliar yang telah dianggarkan di APBD 2008 tidak terserap. Pada 27 Januari 2009, Bupati Bandung mengajukan ke DPRD agar anggaran ADPD 2008 dialihkan ke APBD 2009. Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 12, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Tag: , , , , , , , , , ,

Pelantikan Kades Mandor

Belum lama lalu Bupati Landak Dr Drs Adrianus Sidot M.Si melantik empat kepala desa (Kades) di Kecamatan Mandor, Kamis (15/1). Keempat pemimpin desa itu, Kades Ngarak Supardi B, Kades Kayu Tanam Maria, Kades Salatiga Primus Cikar dan Kades Simpang Kasturi Sukamto.
Acara pelantikan yang digelar di gedung SMPN 3 Mandor berlangung khidmat yang dihadiri kepada dinas/instansi di lingkungan Pemkab Landak, Muspika Mandor, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Bupati Adrianus dalam pengarahannya menegaskan Pemerintahan Desa (Pemdes) selain diatur dalam undang-undang, juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan kelurahan.
Adapun istilah pemerintahan desa adalah ujung tombak pemerintahan negara Republik Indonesia (RI). Bupati ingin merubah image (gambaran, red) ini, karena ujung tombak itu biasanya dipakai jika diperlukan saja. Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 9, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Tag: , ,

Panwaslu Pantau Perangkat Desa

Beberapa Diindikasi Jadi Tim Sukses Caleg

JEMBER – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember kini mulai memantau para perangkat desa, termasuk di dalamnya kepala desa (Kades), di Jember. Sebab, sejumlah kontestan pemilu, baik parpol maupun calon legislator (caleg), mulai menjadikan perangkat desa sebagai tim sukses.

Dugaan keterlibatan sejumlah perangkat desa sebagai tim sukses diungkapkan Ketua Panwaslu Jember Agung Purwanto dalam diskusi bersama para fungsionaris dan caleg PKS kemarin (18/1). “Sudah ada beberapa parpol dan caleg yang memanfaatkan perangkat desa sebagai tim sukses,” ungkapnya.

Hal ini, kata dia, jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran pemilu. Saat ini pihaknya masih koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalami kasus semacam ini. “Kami sudah kantongi informasi awal, tapi masih perlu pendalaman,” tandasnya.

Dia mengingatkan para Kades dan perangkatnya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dengan menjadi tim sukses caleg. Tindakan ini sangat jelas menyalahi peraturan perundang-undangan. “Panwaslu bisa menindak mereka yang melanggar,” tegasnya. Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 20, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Tag: , ,

Pemkab Ngawi Bingung

Pemkab Ngawi Bingung

Perbedaan Peraturan dengan Pemerintah Pusat

NGAWI, KOMPAS – Adanya perbedaan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat membuat Pemerintah Kabupaten Ngawi bingung menjawab tuntutan perangkat desa di Ngawi saat berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Ngawi, Senin (19/1). Pemkab mendesak pemerintah pusat memperjelas aturannya.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh para perangkat desa ini merupakan keempat kalinya sejak Juli 2008. Seperti unjuk rasa sebelumnya, sedikitnya 1.000 perangkat desa dari 215 desa di Ngawi itu menuntut penghasilan setiap bulan yang besarnya sama dengan upah minimum kabupaten/kota.

“Kami terpaksa unjuk rasa lagi karena pada RAPBD Kabupaten Ngawi Tahun 2009 ternyata Pemkab tidak mengalokasikan dana untuk memberikan penghasilan tetap bagi perangkat desa,” kata Darmadi, perangkat desa dari Paron. Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 20, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Program Desa Sejahtera Bersujud

Program Desa Sejahtera Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu

Oleh : Gusti Wahyu Hidayat

KabarIndonesia – Senin (19/1) Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2008 Kabupaten Tanah Bumbu yang sempat tertunda pelaksanaannya beberapa waktu lalu, telah resmi disosialisasikan di semua Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu dan serta rencana pengucuran dana pertama pada awal bulan Maret 2009.

Seperti halnya pada tahun-tahun terdahulu, program ini dilaksanakan sebagai bukti kesungguhan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa.

Sebagai nguatan otonomi.

Alokasi dana PDSB yang tersedia di APBD Tahun 2008 Kabupaten Tanah Bumbu adalah senilai Rp. 33.500.000.000,- (Tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah), untuk 134 Desa/Kelurahan, mencakup semua desa persiapan yan

program terobosan dan unggulan yang sarat dengan harapan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat, PDSB menjadi bagian integral dari program pemberdayaan masyarakat dan peg dibentuk hingga bulan Mei 2008. Besar jumlah dana alokasi PDSB yang diterima setiap desa/kelurahan bervariasi, sesuai dengan krteria yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.

Sasaran pemenuhan kebutuhan fisik desa, dikehendaki terjadi secara merata di seluruh wilayah Desa/Kelurahan. Pengaturan dan penahapan bentuk pembangunan disepakati, direncanakan, serta dilaksanakan bersama-sama dalam masyarakat desa.

http://www.kabarindonesia.com, 19-Jan-2009, 22:04:24 WIB

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/

Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 20, 2009 in PERANGKAT DESA, S O S E K

 

Tag:

Perangkat Desa se Ngawi Boikot

Perangkat Desa se Ngawi Boikot Penghapusan Dana ADD

Sugeng Harianto – detikSurabaya

Perangkat desa ngelurug DPRD Ngawi

Ngawi – Gedung DPRD Kabupaten Ngawi Jalan Jaksa Agung Suprapto dikepung ribuan perangkat desa. Massa yang mengepung kantor dewan sejak pagi tadi memboikot penghapusan Anggaran Alokasi Desa (ADD) tahun 2009.

Sekitar 2.000 perangkat desa yang datang dari 219 di 19 Kecamatan mendatangi kantor dewan menggunakan truk dan motor. Selama di jalan-jalan, mereka berkonvoi mengelilingi Kota Ngawi dan membuat arus lalu lintas macet.

Menurut rencana, awal bulan Februari mendatang perwakilan Parade Nusantara Ngawi akan mendatangi Mendagri untuk mengadukan nasib mereka.

Mereka menilai bahwa penghapusan dana ADD tersebut bertentangan dengan PP No 72 pasal 27 huruf d tahun 2005 tentang penghasilan perangkat dan kepala desa. Sehingga sangat merugikan kesejahteraan yang selama ini diperjuangkan oleh seluruh Parade Rakyat Ngawi.

Koordinator Perangkat Desa Sengawi, Darmati (40) mengatakan jika benar dihapus, seluruh prangkat akan melakukan lebih besar serta memboikot semua tugas dalam Pemilu nanti.

“Kita semua butuh makan kenapa mau menghapus ADD padahal tunjangan tahun 2008 kemarin belum tercairkan,” teriak Darmati kepada wartawan Senin (19/1/2009).

Sementara Bupati Ngawi Harsono usai melakukan rapat menjelaskan bahwa Pemkab Ngawi menyayangkan PP No 72 tahun 2005. Karena tidak sesuai dengan Perda dan Perbup serta PP tersebut harus direvisi.

“Kita sarankan agar PP No 72 tahun 2005 direvisi dan kita akan menghadap Mendagri nanti,” jelas Harsono.

Dari pantauan detiksurabaya.com ribuan perangkat berorasi sambil membentangkan spanduk dan poster bertuliskan bahwa SK Bupati memakan tumbal.

Sedangkan aksi perangkat ribuan desa ini mendapat pengamanan ketat dari anggota kepolisian Polres Ngawi sekitar 200 personel.

“Pengamanan libatkan 200 personel baik terbuka maupun tertutup,” jelas Kapolres Ngawi AKBP Budi Sajidin.

Dan pengunjuk rasa membubarkan diri pukul 14.00 WIB setelah mendapatkan penjelasan bahwa akan ada pembahasan lagi oleh DPRD dan Pemkab Ngawi.(fat/fat)

http://surabaya.detik.com, Senin, 19/01/2009 16:03 WIB

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 20, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Tag: ,

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 352 pengikut lainnya.