RSS

Arsip Kategori: PERANGKAT DESA

Pembentukan Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Read the rest of this entry »

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada April 7, 2009 in PERANGKAT DESA, POLHUKAM

 

Tag: ,

Desa “terhukum” PBB

Desa Yang “Terhukum” PBB

SETIAP kali datang ke Gedung DPRD Kab. Bandung, Asep Sutrisna selalu murung. Berbagai berkas selalu dia bawa. Aturan perundang-undangan pun dia hapalkan. Kepala Desa Sekarwangi, Kec. Soreang tersebut, selalu menjadi juru bicara dalam pertemuan dengan anggota dewan, memimpin kawan-kawannya sesama kepala desa, untuk mengubah peraturan bupati yang menghalangi hak desa.

Betapa tidak, 2008 merupakan tahun yang berat bagi 70 desa di Kab. Bandung. Akibat diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) No. 20 Tahun 2008, desa-desa itu tidak berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan desa (ADPD). Alhasil, ADPD senilai lebih dari Rp 7,9 miliar yang telah dianggarkan di APBD 2008 tidak terserap. Pada 27 Januari 2009, Bupati Bandung mengajukan ke DPRD agar anggaran ADPD 2008 dialihkan ke APBD 2009. Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 12, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Tag: , , , , , , , , , ,

Pelantikan Kades Mandor

Belum lama lalu Bupati Landak Dr Drs Adrianus Sidot M.Si melantik empat kepala desa (Kades) di Kecamatan Mandor, Kamis (15/1). Keempat pemimpin desa itu, Kades Ngarak Supardi B, Kades Kayu Tanam Maria, Kades Salatiga Primus Cikar dan Kades Simpang Kasturi Sukamto.
Acara pelantikan yang digelar di gedung SMPN 3 Mandor berlangung khidmat yang dihadiri kepada dinas/instansi di lingkungan Pemkab Landak, Muspika Mandor, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Bupati Adrianus dalam pengarahannya menegaskan Pemerintahan Desa (Pemdes) selain diatur dalam undang-undang, juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan kelurahan.
Adapun istilah pemerintahan desa adalah ujung tombak pemerintahan negara Republik Indonesia (RI). Bupati ingin merubah image (gambaran, red) ini, karena ujung tombak itu biasanya dipakai jika diperlukan saja. Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 9, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Tag: , ,

Panwaslu Pantau Perangkat Desa

Beberapa Diindikasi Jadi Tim Sukses Caleg

JEMBER – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jember kini mulai memantau para perangkat desa, termasuk di dalamnya kepala desa (Kades), di Jember. Sebab, sejumlah kontestan pemilu, baik parpol maupun calon legislator (caleg), mulai menjadikan perangkat desa sebagai tim sukses.

Dugaan keterlibatan sejumlah perangkat desa sebagai tim sukses diungkapkan Ketua Panwaslu Jember Agung Purwanto dalam diskusi bersama para fungsionaris dan caleg PKS kemarin (18/1). “Sudah ada beberapa parpol dan caleg yang memanfaatkan perangkat desa sebagai tim sukses,” ungkapnya.

Hal ini, kata dia, jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran pemilu. Saat ini pihaknya masih koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalami kasus semacam ini. “Kami sudah kantongi informasi awal, tapi masih perlu pendalaman,” tandasnya.

Dia mengingatkan para Kades dan perangkatnya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dengan menjadi tim sukses caleg. Tindakan ini sangat jelas menyalahi peraturan perundang-undangan. “Panwaslu bisa menindak mereka yang melanggar,” tegasnya. Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 20, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Tag: , ,

Pemkab Ngawi Bingung

Pemkab Ngawi Bingung

Perbedaan Peraturan dengan Pemerintah Pusat

NGAWI, KOMPAS – Adanya perbedaan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat membuat Pemerintah Kabupaten Ngawi bingung menjawab tuntutan perangkat desa di Ngawi saat berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Ngawi, Senin (19/1). Pemkab mendesak pemerintah pusat memperjelas aturannya.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh para perangkat desa ini merupakan keempat kalinya sejak Juli 2008. Seperti unjuk rasa sebelumnya, sedikitnya 1.000 perangkat desa dari 215 desa di Ngawi itu menuntut penghasilan setiap bulan yang besarnya sama dengan upah minimum kabupaten/kota.

“Kami terpaksa unjuk rasa lagi karena pada RAPBD Kabupaten Ngawi Tahun 2009 ternyata Pemkab tidak mengalokasikan dana untuk memberikan penghasilan tetap bagi perangkat desa,” kata Darmadi, perangkat desa dari Paron. Read the rest of this entry »

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 20, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Program Desa Sejahtera Bersujud

Program Desa Sejahtera Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu

Oleh : Gusti Wahyu Hidayat

KabarIndonesia – Senin (19/1) Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2008 Kabupaten Tanah Bumbu yang sempat tertunda pelaksanaannya beberapa waktu lalu, telah resmi disosialisasikan di semua Kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu dan serta rencana pengucuran dana pertama pada awal bulan Maret 2009.

Seperti halnya pada tahun-tahun terdahulu, program ini dilaksanakan sebagai bukti kesungguhan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa.

Sebagai nguatan otonomi.

Alokasi dana PDSB yang tersedia di APBD Tahun 2008 Kabupaten Tanah Bumbu adalah senilai Rp. 33.500.000.000,- (Tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah), untuk 134 Desa/Kelurahan, mencakup semua desa persiapan yan

program terobosan dan unggulan yang sarat dengan harapan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat, PDSB menjadi bagian integral dari program pemberdayaan masyarakat dan peg dibentuk hingga bulan Mei 2008. Besar jumlah dana alokasi PDSB yang diterima setiap desa/kelurahan bervariasi, sesuai dengan krteria yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.

Sasaran pemenuhan kebutuhan fisik desa, dikehendaki terjadi secara merata di seluruh wilayah Desa/Kelurahan. Pengaturan dan penahapan bentuk pembangunan disepakati, direncanakan, serta dilaksanakan bersama-sama dalam masyarakat desa.

http://www.kabarindonesia.com, 19-Jan-2009, 22:04:24 WIB

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/

Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 20, 2009 in PERANGKAT DESA, S O S E K

 

Tag:

Perangkat Desa se Ngawi Boikot

Perangkat Desa se Ngawi Boikot Penghapusan Dana ADD

Sugeng Harianto – detikSurabaya

Perangkat desa ngelurug DPRD Ngawi

Ngawi – Gedung DPRD Kabupaten Ngawi Jalan Jaksa Agung Suprapto dikepung ribuan perangkat desa. Massa yang mengepung kantor dewan sejak pagi tadi memboikot penghapusan Anggaran Alokasi Desa (ADD) tahun 2009.

Sekitar 2.000 perangkat desa yang datang dari 219 di 19 Kecamatan mendatangi kantor dewan menggunakan truk dan motor. Selama di jalan-jalan, mereka berkonvoi mengelilingi Kota Ngawi dan membuat arus lalu lintas macet.

Menurut rencana, awal bulan Februari mendatang perwakilan Parade Nusantara Ngawi akan mendatangi Mendagri untuk mengadukan nasib mereka.

Mereka menilai bahwa penghapusan dana ADD tersebut bertentangan dengan PP No 72 pasal 27 huruf d tahun 2005 tentang penghasilan perangkat dan kepala desa. Sehingga sangat merugikan kesejahteraan yang selama ini diperjuangkan oleh seluruh Parade Rakyat Ngawi.

Koordinator Perangkat Desa Sengawi, Darmati (40) mengatakan jika benar dihapus, seluruh prangkat akan melakukan lebih besar serta memboikot semua tugas dalam Pemilu nanti.

“Kita semua butuh makan kenapa mau menghapus ADD padahal tunjangan tahun 2008 kemarin belum tercairkan,” teriak Darmati kepada wartawan Senin (19/1/2009).

Sementara Bupati Ngawi Harsono usai melakukan rapat menjelaskan bahwa Pemkab Ngawi menyayangkan PP No 72 tahun 2005. Karena tidak sesuai dengan Perda dan Perbup serta PP tersebut harus direvisi.

“Kita sarankan agar PP No 72 tahun 2005 direvisi dan kita akan menghadap Mendagri nanti,” jelas Harsono.

Dari pantauan detiksurabaya.com ribuan perangkat berorasi sambil membentangkan spanduk dan poster bertuliskan bahwa SK Bupati memakan tumbal.

Sedangkan aksi perangkat ribuan desa ini mendapat pengamanan ketat dari anggota kepolisian Polres Ngawi sekitar 200 personel.

“Pengamanan libatkan 200 personel baik terbuka maupun tertutup,” jelas Kapolres Ngawi AKBP Budi Sajidin.

Dan pengunjuk rasa membubarkan diri pukul 14.00 WIB setelah mendapatkan penjelasan bahwa akan ada pembahasan lagi oleh DPRD dan Pemkab Ngawi.(fat/fat)

http://surabaya.detik.com, Senin, 19/01/2009 16:03 WIB

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 20, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Tag: ,

Serahkan Kewenangan ke Desa

Pemkab Harus Serahkan Sebagian Kewenangan ke Desa

Dari Kunjungan Kades di Kantor Dirjen PMD

KEGIATAN kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Direktur PMD sekaitan dengan tugas kepala desa. Persada Girsang yang menerima rombongan, selain mengucapkan selamat datang di kantor PMD, pada kesempatan itu Girsang juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas pokok kepala desa.

Sebelumnya, Umar Naim memperkenalkan kepala desa (kades) yang hadir, masing-masing Kades Kindang, HA Awal, Kades Tamalanrea, Hj Jusniati, Kades Balangpesoang, Muh Darwis, Kades Bukit Harapan, Muh Ramli, Kades Pataro, A Mappiwali B, Kades Swatani, AM Sukri, Kades Balleanging, Muh Syahrir, Kades Salemba, A Mappi, dan Kades Caramming, Abd Hamid.

Girsang yang tampil dengan kameja batiknya, menegaskan, masih banyak kepala desa di Indonesia yang belum diserahi kewenangan dalam mengurusi desanya. Padahal, katanya, sesuai aturan yang ada, paling tidak ada sekitar 41 jenis kewenangan yang harus diberikan kepada kepala desa. Sehingga kepala desa betul-betul bisa berfungsi sebagai pelayan masyarakat.

Direktur PMD juga menyayangkan kalau pemerintah kabupaten tidak memberi kewenangan kepada kepala desa. Padahal, katanya, seorang kepala desa tidak bisa berbuat jika semua kewenangan masih terpusat di ibukota kabupaten. ”Bagaimana masyarakat bisa terlayai dengan baik, jika Pemkab tidak memberi kewenangan kepada kepala desa. Bagaimana dengan KTP di Bulukumba, apakah masih terpusat di kabupaten atau sudah diserahkan kepada masing-masing kepala desa,” ujar Girsang dengan nada tanya.

Spontan kepala desa menyatakan, hingga saat ini pengurusan KTP masih terpusat di ibukota kabupaten. Mendengar jawaban kades, Girsang kembali menegaskan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka mau tidak mau Pemkab harus berani memberikan sebagian kewenangannnya kepada kepala desa.

Yang mengherankan lagi, karena ternyata di Bulukumba, jangankan pemberian kewenangan kepada kades, kepada camat saja kewenanganya masih sangat terbatas. Sehingga para camat sulit melakukan kegiatan yang sesungguhnya pelayanan mulai pada tingkat desa sampai kecamatan bisa lancar, jika sebagian kewenangan itu diserahkan kepada mereka. Minimal kewenangan dalam hal pemberian KTP kepada masing-masing warganya.

Seusai kunjungan, Umar Naim kepada BKM yang menyertai rombongan ini, menjelaskan, pada prinsipnya Pemkab Bulukumba sudah siap menyerahkan sebagian kewenangan kepada kepala desa. Hanya saja yang menjadi kendala selama ini, karena belum adanya Perda yang mengatur soal pemberian kewenangan itu kepada kades.

Bahkan hingga saat ini, jangankan kades, camat saja kewenangannya masih sangat terbatas. ”Makanya, kami sengaja membawa kepala desa ke kantor Dirjen PMD, agar mereka lebih paham tentang tugas dan kewenangannya. Termasuk hubungannya dengan badan perwakilan desa,” ujarnya

Setelah melakukan kunjungan kerja ke kantor Dirjen PMD, rombongan kepala desa melanjutkan perjalanan wisata ke masjid Kuba Emas di Depok, kemudian ke beberapa obyek wisata lainnya yang ada di Jakarta. (Suaedy Lantara)

http://www.beritakotamakassar.com, Selasa, 20-01-2009

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 20, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Tag: ,

Demonstrasi Perangkat Desa

Demonstrasi Perangkat Desa di Sragen Ricuh

Liputan6.com, Sragen: Demonstrasi ratusan perangkat desa di Sragen, Jawa Tengah, baru-baru ini diwarnai kericuhan. Para perangkat desa menuntut bupati menaikkan gaji mereka sesuai upah minimum kabupaten. Kericuhan berawal saat para perangkat desa tidak diizinkan masuk ke halaman Kantor Bupati Sragen. Pengunjuk rasa kemudian menjebol pagar kantor tersebut.

Para perangkat desa ini menuntut perbaikan kesejahteraan. Terutama, kenaikan penghasilan sesuai upah minimum kabupaten atau UMK. Selama ini, penghasilan mereka sebesar Rp 190 ribu per bulan ditambah tanah bengkok. Menurut mereka, penghasilan itu masih jauh dari UMK yang mencapai Rp 600 ribu lebih. Padahal, berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah, penghasilan para perangkat desa harus sesuai dengan UMK.

Selain penghasilan sesuai UMK, pengunjuk rasa juga menuntut tambahan penghasilan dari anggaran daerah atau APBD seperti yang diperoleh tahun 2007 sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 75 ribu per bulan. Pemerintah Kabupaten Sragen mengaku telah mengucurkan dana subsidi sebesar Rp 4,5 miliar dari APBD 2008. Namun yang menerima baru 1.700 dari sekiitar 3.000 perangkat desa yang ada mengingat anggaran terbatas.

Lantaran tidak semua perangkat desa menerima, demonstran mengancam akan mengundurkan dari dari kepanitiaan pemilihan umum. Terutama, bila tuntutan mereka tidak dipenuhi.(ANS/Wiwik Susilo)

http://www.liputan6.com 08/01/2009 17:32

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 9, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Tag: , , ,

Tirulah Kampanye

Tirulah Kampanye Warga Lodtunduh

Oleh Anton Muhajir

Elit politik di Bali, atau bahkan Indonesia, mungkin bisa belajar ke Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tentang cara berkampanye tanpa harus merusak wajah kota atau desanya. Warga desa ini membuat aturan agar pemasangan atribut kampanye seperti baliho dan bendera parpol hanya dilakukan di tempat tertentu. Jadi, rapi dan tertib wajah desa masih terjaga.

Masuk kawasan desa ini, perbedaan itu langsung terasa dibanding desa-desa sekitarnya. Di desa lain, sepanjang jalan dipenuhi wajah para calon anggota legislatif (caleg) dalam baliho atau spanduk dan bendera partai yang berlomba paling tinggi dan paling besar. Begitu pula di tempat lain. Di Denpasar misalnya, baliho, bendera, dan spanduk nyaris memenuhi semua ruas jalan kota. Bukannya membuat orang tertarik, pemasangan atribut kampanye yang di sembarang tempat malah merusak wajah kota.

Tapi di jalan-jalan desa Lodtunduh justru nyaris tidak ada atribut kampanye sama sekali. Bendera parpol dan spanduk caleg itu hanya ada di tempat tertentu seperti di depan bale banjar dan kantor kepala desa.

Menurut Kepala Desa Lodtunduh, Wayan Sudarta, warga setempat membuat kesepakatan tentang pemasangan atribut kampanye untuk mengantisipasi maraknya pemasangan atribut kampanye di sembarang tempat. “Kami tidak ingin ada perang bendera di desa kami gara-gara kampanye,” katanya.

Sudarta menyatakan bahwa kesepakatan dibuat setelah ada pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gianyar Oktober lalu. Aparat desa melibatkan semua calon anggota legisltaif (Caleg) dari Desa Lodtunduh untuk menyusun kesepakatan tersebut. Sembilan caleg dari Lodtunduh yang merebutkan kursi untuk DPR Kabupaten, DPR Provinsi, dan DPR RI itu membuat kesepakatan bersama Kelian Banjar, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ada dua hal utama yang diatur dalam kesepakatan tertulis tersebut yaitu pemasangan baliho dan bendera. Untuk baliho, pemasangannya hanya boleh dilakukan di tiga titik yaitu lapangan desa, perempatan desa, dan perbatasan desa. Sementara untuk bendera boleh juga dipasang di dua titik lain yaitu bale banjar dan kantor desa.

“Kantor desa dan bale banjar kan tempat kegiatan masyarakat. Jadi atribut itu akan mudah dilihat oleh warga,” tambah Sudarta.

Tidak ada aturan untuk besarnya ukuran baliho. Namun untuk bendera diatur tinggi tiangnya tidak boleh lebih dari empat meter dengan ukuran bendera maksimal 1 x 1,5 meter persegi.

Made Karang, salah satu warga Lodtunduh mendukung adanya kesepakatan pemasangan atribut kampanye di desanya. Menurut bapak dua anak itu, kesepakatan tersebut akan bisa menjaga keindahan wajah desa. “Sebab, desa kami juga mewakili Kecamatan Ubud dalam lomba desa di tingkat kabupaten,” ujar Ketua BPD tersebut.

Dalam kesepakatan yang dibuat tertulis itu disebutkan bahwa para caleg dan parpol tidak akan memasang atribut kampanye di sembarang tempat seperti jalan raya, pohon, dan tiang listrik.

Menurut Karang, awalnya sebagian caleg dari Desa Lodtunduh sempat keberatan dengan adanya aturan tersebut. Namun demi ketertiban dan keindahan desa, para caleg tersebut akhirnya bisa menerima. “Kami kan tidak melarang pemasangan, tapi hanya membatasi,” tambah Karang.

Bukan hanya caleg dari desa setempat yang patuh pada kesepakatan itu, caleg dari daerah lain pun melakukan hal yang sama di Desa Lodtunduh.

Setelah ada kesepakatan tersebut, atribut kampanye yang sudah terpasang di sepanjang jalan pun segera ditertibkan. Atribut kampanye itu kemudian terkonsentrasi di beberapa titik antara lain di lapangan desa, perempatan desa, perbatasan desa, sebelas bale banjar, dan di depan kantor kepala desa setempat.

Di depan kantor kepala desa misalnya ada empat bender partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Karya Persatuan Bangsa (PKPB), Partai PIB, dan Partai Demokrat. “Kami memberikan kesempatan pada semua partai untuk memasang atributnya. Tapi hanya empat itu yang memasang,” kata Karang.

Meski demikian, kesepakatan itu tidak memiliki sanksi. “Hanya bersifat moral,” ujar Sudarta. Ketika ada yang melanggar kesepakatan, kelian dinas akan memperingatkan pada caleg yang memasang agar melepas atribut tersebut. “Kalau yang bersangkutan tidak mau melepasnya, maka petugas dari desa yang akan melakukan,” katanya.

Sejauh ini, tambah Sudarta, tidak ada caleg atau parpol yang melanggar kesepakatan. “Kalau ada yang melanggar biasanya caleg dari luar desa. Itu pun karena yang bersangkutan belum tahu adanya aturan di desa kami. Setelah dikasih tahu ya mereka bersedia melepasnya,” tambahnya.

Di Desa Londtunduh sendiri ada sembilan caleg dari partai kecil. Para caleg itu ada yang untuk DPRD Kabupaten, DPRD Bali, maupun DPR RI. Jumlah warga yang punya hak pilih sekitar 5000 orang. Meski banyak caleg, toh, desa itu tidak harus dipenuhi wajah para caleg tersebut maupun parpol yang mengusungnya.

Karena itu, Sudarta berusaha agar kesepakatan tersebut juga dilakukan lima tahun lagi. “Tahun ini bisa tertib, maka lima tahun lagi juga harus bisa,” katanya.

Kalau di Desa Lodtunduh bisa begitu tertib soal kampanye, seharusnya daerah lain pun bisa. Kemeriahan menyambut Pemilu tidak harus dilakukan dengan merusak wajah kota atau desa kan? [b]

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 5, 2009 in PERANGKAT DESA

 

Tag: , ,

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 352 pengikut lainnya.