Selamat Hari Lebaran …….

UPACARA RESOLUSI REPUBLIK,…. BATAL

RAKYAT HARUS DIMERDEKAKAN   ( Penyelesaian Permasalahan Bangsa Berpihak Pada Rakyat )

Tugu Proklamasi – 10 Agustus 2009

Upacara Resolusi Republik

Adalah upacara yang digelar menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diikuti oleh elemen masyarakat yang merasa belum merdeka, atau yang merasa belum mendapat perlindungan dari pemerintah.

Buku Bergambar Tingkatkan Minat Anak pada Seni

[ kompas.com Jumat, 15 Mei 2009 | 11:41 WIB ] Buku bergambar diyakini dapat meningkatkan perasaan anak-anak pada seni sejak usia dini.  Dalam kaitan itu, kini hingga 30 Juni mendatang diselenggarakan ceramah dan pameran yang menampilkan para pemenang dari Bologna International Children’s Book Fair di Kota Kecil Think, pusat pendidikan ilmiah di Shanghai, dengan sasaran anak-anak daru usia 3 sampai 11 tahun.

Wayang Ajen Memukau Publik Spanyol

[ kompas.com Jumat, 8 Mei 2009 | 02:20 WIB ]  BANDUNG, -Penampilan wayang ajen pada Festival de Titeres de Canarias 2009 di Spanyol, 23 April-5 Mei, mendapatkan penghargaan untuk kategori penampilan terbaik. Kemampuan meramu pertunjukan tanpa kehilangan karakter dasar seni wayang tradisional dianggap sebagai terobosan mengesankan.

K E R A B A T

Uki Bayu Sedjati [ kompas.com Selasa, 14 April 2009 | 03:22 WIB]  Apakah ada yang salah dari asas kekeluargaan dalam budaya di Indonesia? Telaah mengenai hal ini dapat berkembang luas, tapi jarang dibahas. Apa sebab? Faktor utamanya karena yang membahas, siapapun dia adalah orang Indonesia, yang lahir di salah satu pulau Nusantara, yang lingkungan pergaulannya paduan dari berbagai ethnik – yang dasar relasi sosialnya adalah kekerabatan. Buktinya, walau tak sedarah daging siapapun yang memiliki hubungan satu kampong saja umum dinyatakan sebagai kerabat dekat, apalagi yang sesusuan.

Pluralisme suku Tengger

Pluralisme Suku Tengger di Ngadas – Poncokusumo

Keelokan Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, bukan saja pada panorama alamnya, tapi juga keanegaragaman adat istiadat dan budaya di dalamnya. Desa yang dihuni Suku Tengger itu mampu mempertahankan budaya di tengah derasnya arus globalisasi.

Desa Ngadas yang terletak di lereng Gunung Semeru tidak ubahnya seperti desa lainnya di wilayah kabupaten. Yang membedakan adalah kebudayaan Suku Tengger yang tetap terjaga kuat di desa ini. Padahal masyarakatnya sangat plural dari sisi keyakinan. Sebab, di desa ini sekitar 1.820 warganya menganut agama yang beragam. Ada yang beragama Islam, Buddha, dan Hindu.

Namun, keyakinan berbeda itu tak menyurutkan masyarakatnya mempertahankan adat Suku Tengger. Tak hanya orang dewasa, tapi juga ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Dengan kuatnya menjaga ada istiadat itu, Desa Ngadas diakui menjadi Desa Tengger. Yakni desa yang didiami oleh Suku Tengger asli yang sangat kuat mempertahankan dan menjalankan budaya dan adapt istiadat Tengger.

Goyang “Bujur” Bikin Risih

Goyang “Bujur” yang Bikin Risih Gubernur

“Goyang Mang”, sapaan Putri Malam ini sempat akrab di telinga masyarakat pemirsa televisi tahun 2000-an. Setelah menyapa, Sang Putri Malam lalu bergoyang mengikuti rampak gendang jaipong. Melly Zamri, sosok di balik topeng Sang Putri Malam mengaku, dalam bergoyang ia sering berimprovisasi. Tapi tentunya tidak terlepas dari ketukan gendang jaipong yang jadi dasar setiap gerakannya.

Lantas bagaimana jika goyang, gitek, dan geol atau 3G yang jadi ciri jaipong itu dibatasi? “Tentu tidak akan maksimal. Karena ketiga gerakan itulah yang menjadi ciri khas jaipongan. 3G itu ruh dari jaipongan,” kata Melly Zamri saat berbincang-bincang dengan detikcom. Melly, yang juga seorang koreografer tari, secara terang-terangan mengaku tidak kepikiran bila harus membuat tari jaipong yang minim goyang, gitek dan geolan. “Waduh gue bingung juga mikirnya. Kalau gerak tari jaipong dibatesin. Karena ciri khas jaipong itu di goyangan dan geolannya,” aku Melly.

Suasana Kampung Inggris

SEPERTI liburan kuliah yang lalu-lalu, suasana Kampung Inggris, Singgahan Pare, Kediri, lebih ramai daripada biasanya. Banyak mahasiswa dari segala penjuru Nusantara menghabiskan liburannya dengan mendalami ilmu bahasa Inggris di kampung kecil ini.

Mahasiswa yang menghabiskan liburannya itu ada yang berasal dari kota Malang, Surabaya, Jogjakarta, Bandung dan juga Jakarta. Tak heran mengapa mahasiswa dari kota-kota itu berlibur di kampung kecil ini.

Pare sudah tersohor di kalangan kampus di Indonesia adalah kawah candradimuka bagi mereka yang ingin dapat bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris. Hebatnya lagi promosi itu tidak menggunakan brosur yang disebar ke penjuru kampus, tapi cukup hanya melalui getok tular atau dari mulut ke mulut saja.

Liburan kuliah yang biasanya hingga 2 bulan memang sayang kalau tidak digunakan dengan baik. Apalagi, waktu dua bulan hanya digunakan untuk tidur di rumah, sungguh sayang sekali.

Nah, dengan datang ke kampung inggris inilah para mahasiswa itu berusaha untuk memanfaatkan waktu liburannya.

Di kampung Inggris ini, ada sekitar 50 kursus bahasa Inggris yang tersebar di penjuru desa Singgahan dan Pelem di Kecamatan Pare Kediri. Dengan aneka program yang ditawarkan tentu para mahasiswa itu akan dimanjakan dengan bahasa Inggris setiap harinya. Dan yang menggiurkan lagi adalah biayanya yang sangat terjangkau bagi kantong mahasiswa.

ursusan-kursusan itu biasanya memiliki program unggulan. Ada yang memiliki spesialisasi di bidang percakapan (conversatiorn) dan ada juga yang mengkhususkan diri di bidang tata bahasa (grammar). Durasinya pun bervariasi mulai dari 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan ada juga yang hingga 6 bulan. Bagaimana dengan biaya? Cukup dengan sekitar Rp 50.000 per bulan, Anda bisa masuk setiap hari mulai dari Senin hingga Jumat. Nah murah sekali bukan?

Masih kurang? Ada juga kursusan yang memfokuskan dirinya dengan sistem English Camp. Dalam English Camp ini, anda cukup membayar sekitar Rp 350.000 per bulan dan Anda akan tinggal di asrama yang mewajibkan Anda untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris 24 jam!

Tak ada salahnya kalau anda adalah mahasiswa atau punya anak yang ingin memanfaatkan liburan kuliahnya. Datang saja ke kampung ini. Maka selepas liburan, Anda akan kaget dengan perubahan diri anda yang sudah bisa berbahasa Inggris dan menambah teman dari seluruh penjuru negeri. Satu lagi belajar di kampung ini tidak membuat kantong jebol.

Oleh I’in Akhirowati

Pimpinan Rhima English Course, Pare Kediri iina…@yahoo.co.id

http://www.surya.co.id, Senin, 2 Februari 2009 | 8:47 WIB

Menikmati Kampung Wisata

Selain berbagai obyek di sepanjang aliran Ciliwung, Bogor juga memiliki alternatif tempat wisata yang relatif “baru”. Tujuan baru ini diyakini mampu mengetuk hati dan menambah wawasan untuk bisa hidup lebih dekat dengan alam.
Tempat seru yang ditawarkan kali ini adalah Kampung Budaya Sindangbarang (KBS) dan Kampung Wisata Industri Cikaret (KWC). Kebetulan, lokasi keduanya tidak berjauhan satu sama lain, ada dalam satu jalur perjalanan ke arah selatan Kota Bogor. Sekitar 15 kilometer dari pusat Kota Hujan itu, tepat di kaki Gunung Salak.

Untuk mencapai keduanya, sama-sama harus melalui Persimpangan Pancasan di Bogor Selatan, lalu masuk ke Jalan Raya Bogor-Ciapus, jalan yang melintasi Kelurahan Cikaret dan Desa Pasir Eurih. Jangan kaget jika jalan yang dilalui tergolong sempit dan padat kendaraan maupun perumahan.

KBS adalah kompleks wisata budaya Sunda Bogor yang berlokasi di Desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Di sini, dapat dilihat dari dekat sekaligus tinggal di dalam rumah-rumah bergaya arsitektur tradisional Sunda.

Lantunan irama klasik Sunda Bogor menyambut wisatawan saat memasuki kompleks kampung budaya ini. Hanya dengan membayar Rp 600.000-Rp 1,5 juta per malam, wisatawan dapat menginap di satu imah (rumah) yang dapat menampung maksimal 10 orang. Tersedia sarapan pagi gratis untuk empat orang.

Di tengah malam, saat udara jernih bebas kabut, gemerlap kota Bogor dan Jakarta terlihat jelas. Dengan luas lahan 8.600 meter persegi, di kompleks KBS saat ini ada 28 bangunan. Sejatinya, dalam sebuah kampung adat Sunda dahulu, bangunan-bangunan itu untuk dihuni dan digunakan pupuhu (kepala adat), panggiwa (pembantu ahli pupuhu), beserta kokolot (para tokoh adat).

Bangunan-bangunan itu dulu digunakan sebagai wadah aktivitas mereka (dan keluarga) sehari-hari, serta menjalankan roda pemerintahan masyarakat atau komunitas adatnya, termasuk menyelenggarakan ritual/ upacara-upacara adat.

Menurut Ahamat Mikami Sumawijaya, pupuhu KBS, setelah terputus lebih dari 32 tahun, tradisi adat yang menjadi daya tarik wisata kini mulai rutin digelar. Beberapa di antaranya adalah Seren Taun. Pekan lalu, KBS mengelar perhelatan Seren Taun untuk empat kalinya.

Selama menginap di KBS, wisatawan bisa menikmati sekaligus belajar kesenian Sunda Bogor klasik, pencak silat, atau mengikuti aktivitas keseharian penduduk desa, seperti bertani di sawah atau menumbuk padi. Yang menarik, ada paket wisata penelusuran situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Sunda (Pajajaran).

Menilik industri kecil

Dari KBS, lanjutkan perjalanan ke Cikaret di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Lurah Cikaret Syarifudin mengatakan, meski masih terkesan padat dan belum tertata, Kampung Cikaret menyimpan banyak potensi wisata yang berbeda, yaitu wisata usaha rumahan.

Desk informasi wisata mereka ada di kantor kelurahan dengan nomor telepon 02518487219. Di Cikaret, sedikitnya ada 147 usaha rumahan yang siap dikunjungi.

Dengan membayar Rp 50.000 untuk satu orang atau satu keluarga atau satu rombongan wisatawan (maksimal 30 orang), akan diantar seorang pemadu wisata anggota Kompepar, berkeliling ke obyek-obyek wisata di kampung tersebut. Tentunya, dengan berjalan kaki, yang akan menghabiskan waktu antara dua sampai tiga jam dalam satu trip/ perjalanan wisata.

Kegiatan usaha atau bengkel kerja itu antara lain pembuatan produk alas kaki, tahu, tempe, tauco, wayang golek, kue ali, sablon, tas, tenda, ransel, dan pembuatan suvenir dari limbah produk alas kaki.

Saat berwisata ke bengkel- bengkel usaha kecil, wisatawan bisa belajar, bukan saja proses pembuatan produk tersebut, tetapi juga arti kehidupan dan keuletan para usahawan kecil menengah yang berjuang nyaris tanpa bantuan siapa pun, termasuk pemerintah.
“Kegiatan usaha mereka sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun karena turun-menurun dari orangtuanya,” kata Syarifudin. Siapa tahu, setelah melihat aneka produk rumahan itu, Anda bisa memborongnya atau malah berbisnis.

http://valensikautsar.blogspot.com 2/02/2009 08:52:00 AM

Penggunaan balai desa untuk kampanye

Penggunaan balai desa untuk kampanye

Panwas bersikukuh KPU Banyumas langgar UU

PURWOKERTO – Seruan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyumas yang menyatakan penggunaan balai desa untuk kampanye melanggar UU Nomor 10 Tahun 2008 tampaknya tidak digubris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas.

Terbukti KPU Banyumas justru mengeluarkan surat keputusan nomor 01/Pileg/2009 yang memperbolehkan balai desa, balai kelurahan dan gedung lain milik pemkab yang biasa digunakan untuk kepentingan umum dapat dipakai untuk kampanye.

Menanggapi hal ini, Ketua Panwas Banyumas, Tri Wuryaningsih usai menghadiri rapat koordinasi bersama KPU, Panwas, Polres dan Parpol, Kamis (8/1), menegaskan, KPU Banyumas telah melakukan pelanggaran administratif. Dan Panwas tetap akan merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan KPU ini ke Bawaslu.

“Aturan normatif, balai desa tidak boleh. Dalam peraturan KPU, yang diperbolehkan adalah gedung fasilitas pemerintah yang biasa disewakan. Namun, dengan dalih UU administrasi negara, surat edaran Mendagri dan sebagainya, KPU Banyumas tetap memperbolehkannya. Kami sudah konsultasi ke Panwas Jateng, dan Panwas sepakat untuk tetap menganggap ini adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan KPU,” paparnya.

Sebenarnya Panwas sendiri merasa pesimistis dengan penanganan pelanggaran administratif. Mekanismenya, pelanggaran administratif yang dilakukan KPU kabupaten dilaporkan Panwas ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu akan merekomendasikan ke KPU Provinsi untuk membentuk Badan Kehormatan (BK) guna menangani pelanggaran tersebut. Namun, dua orang anggota BK berasal dari KPU dan satu orang dari independen.

“Regulasi pelanggaran administasi belum jelas, karena yang menangani adalah KPU. Jadi kalau yang melanggar KPU kemudian ditangani sendiri ya sudah bisa ditebak akan seperti apa,” katanya.

Koordinasi

Sementara itu, Ketua KPU Banyumas, Aan Rohaeni menyatakan, pihaknya memperbolehkan balai desa dan gedung pemerintah lainnya untuk kampanye berdasarkan surat edaran Mendagri. D imana dalam surat tersebut disebutkan, dalam penentuan lokasi kampanye KPU harus berkoordinasi dengan pemkab setempat.

Di Banyumas sendiri bupati sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan balai desa, kelurahan dan gedung pemerintah lainnya boleh untuk kampanye.

Kapolres Banyumas, AKBP RZ Panca Putra S menegaskan, selaku penegak hukum, pihaknya akan memegang teguh aturan. Dalam hal ini, lanjutnya, sudah ada kesepakatan antara partai dan KPU tentang penggunaan balai desa untuk kampanye.

Saat disinggung bahwa hal tersebut melanggar UU Nomor 10 Tahun 2008, kapolres menegaskan, dalam masyarakat banyak norma-norma yang tidak diatur dalam hukum tertulis. “Ini sudah jadi kesepakatan bersama, jadi mari ita hormati. Urusan pengawasannya kami serahkan kepada Panwas,” ujarnya. hef-ip

http://www.wawasandigital.com. Jumat, 09 Januari 2009

Anggaran desa minim

Anggaran desa minim Pemdes keluhkan sertifikasi lahan

Edisi : Sabtu, 03 Januari 2009 , Hal.VII

Wonosari (Espos)   Puluhan hektare lahan yang meliputi tanah kas maupun bengkok di beberapa desa belum bersertifikat lantaran minimnya anggaran untuk sertifikasi tanah tersebut.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sukorejo, Suwondo, mengungkapkan karena terbentur biaya, hampir keseluruhan tanah milik Desa Sukorejo belum bersertifikat. Jumlahnya mencapai sekitar 8,6 hektare (ha) tanah bengkok dan sekitar 3,5 ha tanah kas.
”Rencana untuk menyertifikatkan tanah tersebut sudah bergulir sejak lama, sekitar lima tahun lalu. Namun selalu gagal, karena anggaran APBDes sangat minim dan tidak cukup kalau untuk sertifikasi tanah,” jelas Suwondo kepada Espos, Jumat (2/1), di Wonosari.

Menurut dia, selama ini tanah milik desa yang belum disertifikatkan tersebut hanya dicatat di buku bandha Desa A. Upaya itu, terang dia, menjadi salah satu langkah untuk mempertahankan tanah tersebut jika saja terjadi sengketa kepemilikan sekaligus sebagai bukti saat dilakukan alih fungsi tanah.
”Kalau disertifikatkan, batas-batas tanah menjadi jelas. Sehingga punya kepastian hukum dan memiliki bukti yang autentik,” imbuh Suwondo.

Keluarkan imbauan

Terpisah, Sekdes Tegalgondo, Al Ichwan, menuturkan beberapa tahun lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah memberikan imbauan untuk segera menyertifikatkan tanah milik desa. Paling tidak, berdasarkan imbauan itu, Pemdes harus menganggarkan biaya sertifikasi tanah setiap tahunnya.

”Dari Pemkab mengimbau paling tidak setiap tahun sekali, satu lahan telah disertifikatkan. Sejak itu, sejumlah desa yang punya pemasukan lebih ikut menerapkannya. Tapi kalau di sini belum bisa,” tukas dia.

Penyebabnya, sambung dia, karena minimnya dana yang tersedia. Hal itu membuat sekitar 20 ha tanah milik Desa Tegalgondo belum memiliki sertifikat, di mana masing-masing tanah tersebut 9,6 ha merupakan tanah bengkok dan 9,8 ha adalah tanah kas desa. Sementara tanah milik Desa Tegalgondo yang sudah disertifikasikan baru sekitar lima lahan saja. Itu pun ukurannya tidak terlalu luas.

”Harapan kami, Pemkab atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten bisa memperingan biaya sertifikasi tanah milik desa. Syukur-syukur bisa digratiskan,” ujarnya.

Dia juga berharap BPN mengoptimalkan kendaraan yang menjadi sarana program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (Larasita) ke beberapa desa, terutama untuk menyertifikasi tanah milik desa. – Oleh : Hanifah Kusumastuti

http://www.solopos.net

Terjunkan Sarjana ke Desa

Tekan Angka Kemiskinan  Asahan Terjunkan Sarjana ke Desa

Sosial Politik – Jumat, 26-12-2008

*indra sikoembang

MedanBisnis – Kisaran Untuk mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat desa serta pengentasan kemiskinan, Pemkab Asahan akan menerjunkan 50 orang Sarjana Penggerak dan Pendamping Pembangunan (SP3) di daerah tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Asahan, Sofyan Yoga mengatakan, program ini akan dilakukan secara bertahap. Karena selain bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, juga bertujuan untuk memberdayakan sarjana-sarjana yang belum memiliki lapangan pekerjaan agar berperan serta dalam mengaplikasikan ilmunya ke tengah masyarakat.

“Konsep ini sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi, yang menuntut seorang sarjana harus bisa mengabdikan dirinya di tengah-tengah masyarakat,” ujar Yoga kepada MedanBisnis, Selasa (23/12)Menurutnya, melalui program ini, pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada para alumni perguruan tinggi yang ada di daerah untuk berperan aktif dalam proses pembangunan sekaligus kesempatan belajar memanagemen pembangunan di desa bersama masyarakat dan aparatur pemerintahan desa, sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

“Program ini benar-benar sangat bermanfaat. Kami akan latih para sarjana ini bagaimana untuk menggerakkan pembangunan di desa, sehingga terjadi peningkatan partisipasi pembangunan. Tahun depan tenaga SP3 ini sudah diturunkan ke desa,” ujar Yoga

Dijelaskannya, para sarjana tersebut akan bertugas sebagai penggerak dan pendamping serta memberikan advokasi kepada masyarakat. Membantu aparatur pemerintahan desa untuk melihat peluang dan potensi yang bisa dikembangkan desa serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga menyusun program pembangunan di desa.

“Kami berharap dari program ini pemerintah daerah dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Karena desa merupakan basis ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” papar Yoga. Yoga mengatakan, saat ini Pemkab Asahan sedang melakukan proses rekruitmen para calon sarjana pendamping dan penggerak pembangunan tersebut.

http://www.ombudsman-asahan.org

PLTN AMAN

Ikut sumbang pendapat ya tentang PLTN. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pemilihan PLTN tidak dipaksakan. Studinya sudah lama sekali dilakukan mulai tahun 1972. Nuklir sudah harusnya masuk sebagai penyokong energi Indonesia bersama dengan pengembangan energi lainnya, seperti solar, wind and biomass. Mengapa ini sangat penting, karena cadangan dan produksi oil, gas and coal kita sudah sangat menipis dan cenderung menurun, padahal disisi lain demand akan terus naik. Berdasarkan PP No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, nuklir diarahkan untuk berkontribusi sebanyak 2 % saja pada tahun 2025, sementara Geothermal 5 %. Kalau persiapannya selalu saja mundur, maka yang dirugikan sebenarnya rakyat Indonesia juga, karena pasokan energi tidak terpenuhi dimasa yang akan datang. Perlu persiapan sekarang-sekarang ini karena pembangunan PLTN berkisar 6-8 tahun hingga akhirnya menghasilkan listrik.

Untuk bahan bakar nuklir (BBN), pada tahap awal kita tidak memproduksinya didalam negeri, karena jika kita memilih teknologi PWR yang sudah banyak dimiliki oleh negara-negara didunia, membutuhkan enrichment uranium facilities yang biaya pembangunannya lebih besar dari bangun PLTN.

Jadi kita beli BBN dari negara-negara pensuplay uranium seperti tetangga kita, Australia dengan sistem long-term contract pada kesepakatan harga tertentu. Nah yang menarik dalam industri nuklir, kenaikan bahan bakar hingga 50% hanya mempengaruhi biaya pembangkitan sebesar 3 % sedangkan untuk PLTU dan PLTG masing masing terpengaruh 21 % dan 38 %. Artinya dari segi kenaikan/ekskalasi bahan bakar, PLTN lebih stabil (studi OECD/IEA 2006). Mengapa ini bisa terjadi? Karena menurut hitung-hitungan matematis, energi 1 gram uranium = energi 3 ton batubara, dan asupan bahan bakar pada sebuah reaktor nuklir itu berlangsung 18-24 bulan setelah asupan sebelumnya, tidak setiap hari seperti PLTU.

Mengenai gempa, standard pembangunan PLTN selalu mengutamakan keselamatan. Struktur beton lapisan reaktor dapat menahan goncangan gempa dengan desain khusus. Jepang yang memiliki kekuatan gempa yang lebih sering dan lebih kuat, saat ini mengoperasikan 55 PLTN nya dengan selamat.

Tapak Muria yang direncanakan kita membangun PLTN diatasnya adalah zona yang cukup aman dan lebih stabil dari pengaruh gempa (studi Newjec 1991)

Chairul Hudaya http://nuklir.wordpress.com

PLTN Dipaksakan?

BANDUNG, RABU – Wahana lingkungan Indonesia menganggap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir terlalu dipaksakan. Pemerintah hanya memanfaatkan isu kelanggkaan energi fosil dan emisi karbon tapi melupakan bahan baku yang belum mandiri, dampak kecelakaan kerja, kemampuan pembiayaan pemerintah hingga ancaman gempa di kompleks pembangkit listrik.

Tradisi Karapan Sapi

Kembalikan Karapan Sapi ke Tradisi Asal

Pamekasan (ANTARA News) – Ketua Yayasan Pakem Madduh, Pamekasan, Madura, Drs H. Kutwa M.Pd, berharap karapan (pacuan) sapi di pulau itu dikembalikan ke tradisi asal yang tidak dipenuhi dengan kekerasan yang menyakitkan.

“Saya juga tidak terima kalau karapan sapi itu ada unsur kekerasan pada hewan. Padahal waktu saya masih kecil, tidak ada karapan memakai paku,” katanya kepada ANTARA News di Pamekasan, Kamis.

Pembantu Rektor I Universitas Madura (Unira) di Pamekasan itu mengemukakan, munculnya aksi yang menyakitkan sapi itu sekitar tahun 1980-an. Diperkirakan, paku yang digarukkan ke bagian pantat sapi hingga mengeluarkan darah itu, karena semakin kerasnya kompetisi.

“C-cara yang digunakan juga melebihi batas kompetisi seperti itu. Alangkah baiknya jika tradisi karapan sapi dikembalikan ke asalnya yang hanya mengadu kekuatan otot sapi,” katanya.

Menurut dia, tradisi karapan sapi yang bermula dari Pulau Sapudi, kabupaten Sumenep itu hingga kini masih menggunakan cara lama, yakni mengandalkan kekuatan otot sapi saat diadu pacu. Bahkan, para pemilik sapi kerapan di Sapudi melatih sapinya di daerah berpasir.

“Dinas Peternakan atau instansi terkait yang membidangi penyelenggaraan karapan sapi ini harus memikirkan masalah tersebut, misalnya mengeluarkan aturan tidak boleh ada kekerasan,” katanya.

Sementara itu, dosen Jurusan Peternakan Unira, Ir Malika Umar MSi, menyatakan tidak setuju dengan adanya kekerasan pada sapi karapan. Karena itu, harus diatur agar masalah itu tidak terus menerus menjadi tradisi baru.

“Praktik seperti itu kan menyalahi kesejahteraan satwa. Karena itu dinas terkait harus memperhatikan juga. Misalnya, Dinas Peternakan mengadakan dialog dan penyuluhan kepada para pemilik sapi kerapan,” katanya.

Ia mengemukakan, memang tidak mudah mengajak masyarakat di Madura untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu yang sudah lama berjalan. Namun demikian, jika hal itu dilakukan secara intensif dan benar, maka lambat laun, pemilik sapi ksrapan akan memahami.

“Contohnya, dulu zaman saya kuliah, pemilik sapi karapan memberikan telur sampai 500 butir untuk sekali jamu pada sapi. Tapi setelah diberi penyuluhan dan penyadaran bahwa telur sebanyak itu tidak ada artinya, mereka ikut berubah,” kata alumni Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, itu. (*)

Antara.co.id 9/08/08 11:04