Kepala Desa Diintervensi ?

Kepedulian H. Sudharto, MA. terhadap nasib para aparatur desa, benar-benar tidak dapat dipungkiri. Sejak awal mulainya pergerakan para Kepala Desa, beliau selalu mengikuti. Tidak hanya memberikan saran, masukkan, bahkan arahan yang terkadang demikian keras pun terlontar dari mulutnya. Semua itu bukan bermaksud menghambat keinginan para Kepala Desa untuk diperhatikan pemerintah, tetapi lebih karena beliau ingin adanya perbaikan yang tertata dengan baik menyangkut kualitas sumber daya manusia para aparatur pemerintahan desa. Selain itu beliau juga mempunyai keinginan untuk dapat lebih memberdayakan masyarakat pedesaan, khususnya di Jawa Tengah. Sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Tengah, kepedulian H. Sudharto, MA. tidak perlu lagi diragukan.

Beberapa waktu yang lalu, beliau memberi kesempatan untuk melakukan wawancara secara eksklusif. Pemikiran dan pandangan beliau, memang benar-benar menunjukkan bahwa anggota DPD dari Jawa Tengah ini, ingin memberikan sumbangsih pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Tengah pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Berikut ini kami sajikan petikan wawancara dengan beliau.

Berbicara masalah otonomi, seharusnya sampai ke tingkat desakah ?

Di Amerika (Contoh nya red), otonomi itu hanya sampai pada tingkat kota. Disana ada yang namanya negara bagian, punya otonomi, kemudian di bawahnya ada kota, punya otonomi terbatas. Jadi sepanjang pengetahuan saya, belum ada otonomi formal sampai di tingkat desa. Tetapi bahwa prinsip-prinsip otonomi itu dapat diberikan kepada desa, itu saya setuju. Kalau saya sebenarnya, apakah otonomi itu pada tingkat propinsi, setingkat lebih rendah dari negara, atau dua tingkat lebih rendah dari negara, sebenarnya tidak menjadi persoalan, jika otonomi itu sendiri rambu-rambunya jelas. Jadi apa yang bisa dilakukan di desa, kenapa mesti dilakukan di pusat atau di propinsi, atau di kabupaten. Pemerintah pusat itu hanya membuat regulasinya saja. Pengawasan terhadap regulasi oleh pemerintah pusat, bisa menggunakan pemerintah propinsi.

Sudah cukupkah kualitas kepemimpinan Kepala Desa saat ini ?

Sebenarnya di tingkat Kepala Desa dulu dengan sekarang kan tidak ada perubahan. Ya masih begitu itu. Tapi tetap ada perubahan sikap sesuai dengan pola reformasi kita. Kalau dulu yang namanya Kepala Desa itu..wis pokoke kowe meneng , wis pokoke nyambut gawe, nglayani masyarakat. Sekarang lain, sudah paham berbicara tentang kesejahteraan, berbicara tentang masa depan, karena pelayan-pelayan masyarakat yang lain pun sudah memperoleh jaminan masa depan. Dulu mungkin ada keinginan itu, tetapi karena … sistem security aproach nya kuat, ya akhirnya mereka diam.

Berarti secara tidak langsung boleh dikatakan bahwa sebenarnya mereka juga bisa mengikuti pemikiran-pemikiran reformasi ?

Sangat bisa. Paling tidak kan mereka punya pengalaman, dan saya kira, sembilan puluh persen, para Kepala Desa ini, walaupun mungkin pengetahuan akademiknya rendah, tetapi sebenarnya pengetahuan praktek pemerintahan desanya sudah sangat nglotok. Seorang Kepala Desa mungkin bisa lupa pasal-pasal tentang pajak dan sebagainya, tapi secara prakteknya dia pasti mengerti.

Apakah sudah cukup upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas Kepala Desa ?

Sangat belum. Apalagi ketika sistem pemerintahan yang sekarang itu menggunakan sebuah pendekatan yang sangat berbeda dengan pendekatan yang dihapali oleh para Perangkat Desa itu, yakni pendekatan security aproach. Sekarang ini kan paradigma pemerintahan itu kan sudah berbeda. Nah para Kepala Desa ini mungkin sekarang ini seandainya tahu, ya hanya karena dengar-dengar gitu. Dengar itupun mungkin hanya parsial. Atau baca koran, dari televisi dan lain sebagainya. Tetapi karena Kepala Desa itu bagaimanapun manusia yang cerdas, begitu melihat lalu bisa melakukan analogi-analogi. Sehingga sekarang ini, saya menilai sudah berjalan dengan baik. Sebab kalau tidak berjalan dengan baik, tentu pemerintah tidak akan bisa memperoleh pendapatan asli daerah yang cukup, yang sumbernya adalah desa.

Campur tangan yang terlampau banyak dari pemerintah, akankah nantinya berpengaruh pada kebanggaan seseorang menjadi Kepala Desa?

Janganlah menggunakan (istilah-red) pemerintah pusat itu melakukan campur tangan. Sebenarnya negara ini kan ada sistemnya. Sistem itu dibuat, dilaksanakan dan dikendalikan. Nah kalau pemerintah sekarang ini membuat regulasi, kemudian dilaksanakan sampai ke desa-desa kan kontrolnya juga dilakukan oleh mereka juga kan. Jadi sebenarnya bukan intervensi. Jadi keikutsertaan pemerintah daerah, mungkin perlu dikurangi. Kalau sekarang para Kepala Desa itu merasa itu diintervensi, oleh karena ada hal-hal, atau ada kebijakan pemerintah yang sebenarnya tidak sesuai dengan aspirasi para Kepala Desa itu. Menyangkut demo Kepala Desa di Jakarta, kita melihat orang-orang atau masyarakat di Jakarta sepertinya sangat kaget dengan apa yang dilakukan kepala desa.

Menurut pandangan Pak Darto sendiri, sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka?

Pertama yang kaget adalah para birokrasi Pemerintahan Daerah, dan saya melihat ada kecurigaan dan berkesan menyalahkan. Mereka selalu berpikir lurah itu pelayan publik, kok demo, sampai pergi ke Jakarta. Selama ini Kepala Desa tidak pernah macam-macam. Bisanya hanya diam saja. Orang tidak paham bahwa sekarang sistem pemerintahan kita itu berubah dari paradigma sentralistik, dimana semuanya itu miliknya pusat, berubah ke desentralistik. Kemudian dari diktator otoritariat berubah menjadi demokrasi.

Nah, orangnya kan masih sama, ya kan?

Walaupun terjadi obong-obongan di jakarta, orang yang pegang tampuk pemerintahan kan sampai sekarang masih orang-orang lama. Sehingga tidak gampang menghilangkan pola pikir itu. Akhirnya lalu terkejut, kenapa terkejut, ya karena dahulu seperti itu tidak bakal ada.Orang tidak paham bahwa sekarang sistem pemerintahan kita itu berubah dari paradigma sentralistik, dimana semuanya itu miliknya pusat, berubah ke desentralistik. Kemudian dari diktator otoritariat berubah menjadi demokrasi.

Apakah Bapak melihat Presiden dan Menteri juga masih bersikap seperti itu?

Saya melihat begitu, karena dulu kan ketika demo ribuan Kepala Desa pertama kali, Presiden kan malah berkomentar negatif . Menteri Dalam Negeri juga bersikap seperti itu. Tetapi sesudah kedua kali dan seterusnya beliau-beliau, kelihatannya tidak terkejut lagi.

Setujukah Bapak dengan pembatasan masa jabatan Kepala Desa ?

Kalau sudah dua kali, kepala desa tidak boleh mencalonkan, itu saya pikir tidak rasional.

Kenapa mesti tidak boleh, kenapa?

Kalau Presiden tidak boleh, tentu ada rasionalnya. Kepala Desa menjabat dua kali, apa rasionalnya, menurut saya tidak ada rasionalitasnya. Kepala Desa itu menjabat karena dipilih oleh rakyatnya. Kalau menurut saya biarkan sajalah. Rakyat itu sekarang sudah semakin cerdas, walau tatarannya sekarang ini memang sedang dalam taraf belajar. Saya setuju pembatasan, namun pembatasan itu jangan sampai tidak rasional, kalau misalnya satu jabatan dibatasi 6 tahun atau berapa tahun, itu wajarlah. Nah kalau 2 periode masa jabatan, kalau memang selama itu menunjukkan peningkatan kinerja yang baik, rakyat senang dan masih menghendaki, kenapa tidak boleh ?.

Bagaimana komentar Bapak mengenai kepala desa menjadi pengurus parpol?

Untuk masalah politik, saya mendukung langkah mahkamah agung. Kepala Desa itu kan pimpinan desa. Pimpinan langsung di desa itu berbeda dengan Bupati, berbeda dengan Presiden, berbeda dengan Gubernur. Karena jarak fisik antara Bupati, Gubernur dan Presiden dengan rakyat itu jauh. Nah kalau kepala desa itu langsung dekat sekali. Dia berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sementara sekarang yang namanya partai politik, ini kan kalau sudah berbeda partai politik bukan lagi dipersepsi sebagai sebuah mitra tetapi sebagai musuh. Sampai kadang-kadang karena masalah sepele, lalu ada dendam antar kelompok anggota parpol.

Nah kalau kepala desa itu menjadi pengurus parpol, pasti peluang terjadinya konflik itu akan banyak. Kalau kepala desa sendiri menjadi pengurus partai, saya sendiri membayangkan, sangat sulit bagi kepala desa untuk menerapkan netralitasnya, karena Kepala Desa bukanlah pimpinan partai tertinggi. Ia melaksanakan kegiatan, atas petunjuk atau perintahnya hierarki pemimpin di atasnya. Kalau kepala desa itu diperintah begini, walaupun kepala desa itu tidak bisa kalau harus ini itu. tentu pimpinan diatasnya tidak mau tahu.

Bahwa anda itu kan jajaran partai saya, jadinya mesti tunduk aturan pimpinan. Saya khawatir pengurus partai politik disitu itu tidak otonom tetapi bagian dari hierarki kepemimpinan diatasnya. Saya tidak yakin sepintar apapun kepala desa, kalau dia sudah menjadi ketua partai, semua kearifannya itu bisa persepsikan sama oleh kelompok-kelompok lain. Jadi bukan semata-mata terletak pada Kepala Desanya itu sendiri. Masyarakat itu sendiri akan menjadi shock berat bahwa kepala desa ini tentu tidak bisa menjamin jarak yang sama. Itu persepsi dari mereka. Jadi saya setuju untuk sementara kepala desa tidak ikut dulu dalam kepartaian. Bergulir argumen bahwa tidak boleh seorang kepala desa menjadi pengurus partai politik, maka muncul wacana bahwa pejabat publik yang lain juga harus melepaskan posisi kepartaian manakala menduduki jabatan itu.

Menurut Bapak bagaimana?

Saya tadi mengutarakan konsep bahwa, bedanya Kepala Desa dengan Bupati, Gubernur dan Presiden, adalah pada jarak komunikasi antara Kepala Desa dengan pemilih langsung. Bukan hanya jauh secara fisik tetapi juga jauh secara hierarki. Jadi kalau saya, sampai saat ini, Bupati yang memang kader partainya, ya biarkan saja, hanya memang disini kelemahannya, Bupati sendiri ketika mengendalikan pemerintahan, pesan-pesan partainya akan selalu menonjol. Nah kalau DPRnya kuat hal tersebut tidak masalah, tapi kalau DPRnya lemah hal itu jadi tentu akan jadi persoalan. Diskriminasi menyangkut Sekdes jadi PNS sementara perangkat lain tidak. Mendagri menjawab, kalau semua perangkat desa diangkat jadi PNS, negara tidak akan mampu.

Lantas timbul pemikiran Kepala Desa dan perangkat yang lain, agar Sekdes tidak diisi PNS, menurut Bapak bagaimana ?.

Memang dilematis, sebenarnya kalau kita mau seperti yang dulu, yang diangkat jadi PNS ya yang statusnya Kelurahan (di Kota-red). Selama belum memenuhi persyaratan untuk menjadi kelurahan, biarkan saja Sekdes tidak menjadi PNS. Karena persyaratan Sekdes itu sudah ditetapkan misalnya minimal SMA. Saya terus terang saja, bila timbul perbedaan status pasti akan menimbulkan kecemburuan dan terjadinya demotivasi pada perangkat desa yang lain.

Ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada para Kepala Desa ?

Yang harus disiapkan oleh teman-teman, para Kepala Desa dan pemimpin organisasinya adalah menyiapkan sejumlah alternatif argumentatif yang kuat, baik dari sisi sosiologis, yuridis maupun filosofis, ketika kebijakan pemerintah dirasa tidak sesuai dengan aspirasi dengan kondisi dan suasana di komunitasnya. Jadi hal ini perlu disiapkan oleh teman-teman.

Saya sarankan teman-teman Kepala Desa dapat mengangkat sebuah tim pakar yang bisa berasal dari berbagai disiplin ilmu, sehingga nanti bila kepala desa itu merasa ada peraturan yang tidak sesuai, bisa segera menghubungi tim pakar tersebut. Tim pakar inilah yang nantinya dapat mengartikulasikan keinginan-keinginan para Kepala Desa, sebagai reaksi dari sebuah kebijakan pemerintah. Itulah yang utama, dan saya pikir memang sebaiknya Kepala Desa tidak memutuskan sendiri konsep-konsep, yang implikasinya akan menjadi sangat kompleks, tidak hanya dilihat dari aspek yuridis, ekonomis, maupun sosiologis. Jangan hanya mengandalkan pemikiran diri sendiri, walaupun sudah banyak juga para Kepala Desa yang berlatar belakang pendidikan sarjana. Lebih baik kalau Kepala Desa itu menempatkan dirinya adalah praktisi.

Saya agak menyesal ketika para Kepala Desa berniat membawa permasalahannya ke Mahkamah Internasional. Itu sama saja mencoreng arang dimuka sendiri. Karena bagaimanapun mahkamah internasional itu tidak akan seratus persen steriil terhadap kepentingan negara-negara lain. Karena, hakim di Mahkamah Internasional berasal dari sejumlah negara, jadi tentu secara tersembunyi ada misi-misi tertentu ketika dia memutuskan sesuatu terhadap negara yang bersangkutan. “Alangkah lebih baiknya bila semua permasalahan ini dapat dibicarakan dan diselesaikan di negara kita sendiri.” ujar beliau, mengakhiri wawancara ini.

( Suryokoco & Budi Agung )

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s