Otonomi Desa Pasca Reformasi

Jika sebelumnya desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terendah dibawah camat, maka menurut UU No 22 Tahun 1999 desa ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desanya.

Karena berbagai kelemahan tersebut, maka UU No 22 Tahun 1999 diganti dengan berlakuknya UU No 32 Tahun 2004. Secara mendasar, ada berbagai argumentasi yang melandasi alasan mengapa perlu dilakukan revisi terhadap UU No 22 Tahun 1999. UU No 22 Tahun 1999, dipandang terlalu liberal dan federalistik, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan NKRI.

Pembagian kewenangan yang terlalu mutlak pada daerah telah membuat perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah tidak proporsional, sehingga kontrol pusat dan propinsi terhadap daerah hilang. Akibatnya, UU ini rentan melahirkan konflik dan masalah di tengah masyarakat.

Ada perbedaan mendasar antara UU No 22 Tahun 1999 dengan UU No 32 tahun 2004. Dalam konteks otonomi desa. Ada beberapa perubahan positif dalam UU No 32 Tahun 2004 dan juga peraturan pelaksanaannya yaitu PP No 72 Tahun 2005, yang dapat mendorong peningkatan otonomi lokal dan desa, antara lain, yaitu: (1) Ditentukannya pemilihan langsung bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 sampai 119. Model pemilihan langsung ini membawa banyak keuntungan terutama dalam kerangka demokratisasi, dimana aspirasi rakyat tidak mungkin lagi direduksi oleh kekuatan parpol. (2) Pengaturan tentang kewenangan yang menurut Pasal 206 jo. Pasal 7 PP No 72 Tahun 2005, rasanya lebih komprehensif, karena implikasi yuridisnya juga diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) dimana desa mempunyai hak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia. (3) Dalam pengaturan UU No 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa daerah akan mendapatkan bagian (alokasi). Ini tentu saja berbeda dengan UU No 22 Tahun 1999 yang menggunakan istilah bantuan keuangan. Bagian keuangan desa secara relatif pasti telah ditentukan dalam Pasal 68 PP No 72 tahun 2005, yaitu sebesar minimal 10% dari hasil bagi pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.

Namun demikian, ada beberapa ketentuan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan dampak yang kontraproduktif bagi perkembangan otonomi desa. (1) Terletak pada pengaturan yang terkesan menginginkan resentralisasi. Kekuasaan daerah yang terlalu besar, berusaha ditarik kembali dengan memperkuat kontrol pusat pada daerah. Gejala resentralisasi ini dapat dilihat dari ketentuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala daerah yang tidak lagi kepada DPRD dan juga pertanggungjawaban kepala desa yang tidak lagi kepada BPD tetapi kepada unit pemerintahan diatasnya. Dalam kerangka itu, maka pejabat berwenang pada unit pemerintah diatasnya berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. (2) UU No 32 tahun 2004 berupaya untuk memperkuat kedudukan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, agar tidak dengan mudah dapat diturunkan oleh kekuatan DPRD, dengan membuatnya lebih loyal pada atasan. Inilah yang oleh banyak kalangan disebut dengan desain neokorporatisme. Di tingkat desa, UU No 32 Tahun 2004 berusaha menghindari konflik antara kepala desa dan BPD yang sebelumnya sudah sangat sering terjadi. Melalui Pasal 209, Badan Perwakilan Desa diganti dengan Badan Permusyawarakatan Desa. Kepala desa sudah tidak lagi mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan desa kepada BPD melainkan kepada Bupati/Walikota. (3) Adanya pengaturan dalam UU No 32 Tahun 2004, yang amat memungkinkan terintegrasikannya secara kuat desa kedalam wadah negara secara formal (birokratisasi desa). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 200 ayat (3) bahwa desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda. Disamping itu, dapat dilihat juga dalam Pasal 202 ayat (3) yang menentukan bahwa sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Hal ini bisa mengakibatkan pertentangan karena disatu sisi perangkat desa akan lebih loyal kepada birokrasi yang terkadang malah mengesampingkan kepentingan rakyatnya. kabupaten. (4) Dari sisi hubungan keuangan, tidak ada kejelasan dan ketegasan formula regulative perimbangan keuangan antara pusat, daerah dan desa. (5) (Kuatnya posisi desa dalam format ini di satu sisi, dan euphoria demokrasi serta belum matangnya aktor politik desa dalam menjalankan manajemen politik lokal di pihak lain, kerap menimbulkan ketegangan antara desa dengan unit-unit diatasnya seperti kecamatan, maupun kabupaten.

Sementara itu, dalam konteks demokrasi (aspek internal desa), kelemahan paling utama adalah pada kenyataan sosial, dimana antara warga dengan kepala desa dan perangkat desa, mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin saja diikat tali kekeluargaan maupun ketetanggaan. Dampaknya, dalam beberapa hal akan melemahkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, Badan Perwakilan Desa sebagai institusi pendorong demokrasi desa, dalam menjalankan kewenangannya, seringkali kurang dapat memberikan jaminan substantif terhadap tumbuhnya demokrasi desa. Akibatnya yang sering terjadi adalah ketegangan antara BPD dengan kepala desa maupun perangkat desa.

Dari berbagai persoalan tersebut, terlihat jelas betapa peraturan perundang-undangan dengan mudah dapat diubah, apabila implementasinya memunculkan berbagai persoalan, kendala dan problematik. Hal ini mengesankan bahwa pembentuk peraturan hukum tidak memiliki grand design yang pasti tentang bagaimana sebetulnya membingkai desa dalam format otonomi daerah dalam negara kesatuan.

Karena itu, patut diduga bahwa yang sedang dilakukan sekarang dalam membangun format hubungan pusat, daerah dan desa, tidak lebih dari sekedar coba-coba (trial and error). Dalam konteks kepastian hukum, hal demikian tentu akan sangat berbahaya. Karena itu, kehati-hatian dan kecermatan amat diperlukan dalam kerja pembuatan peraturan-peraturan hukum. Disamping itu, transparansi dan partisipasi mesti harus dibuka seluas-luasnya agar aspirasi publik dapat diakomodasi, diagregasi dan dikristalisasi secara memadai dalam pembuatan peraturan. Diatas semua itu, kesabaran dalam menghadapi permasalahan akan sangat diperlukan, karena ketergesa-gesaan akhirnya dapat melahirkan ketidakpastian.

Oleh : Rakhmat Bowo Suharto, SH. MH. adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang. (disampaikan saat diskusi publik dengan tema “Dinamika Desa di Era Otonomi Daerah,” diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 27 Maret 2006.)

Satu pemikiran pada “Otonomi Desa Pasca Reformasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s