BUMDes, Mungkinkah ?

IDE BUMDES, MUNGKINKAH DI ERA OTONOMI DESA ?

Adanya pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah berdampak pada peningkatan semangatotonomi daerah. Pelaksanaan otomi daerah ternyata melahirkan berbagai tuntutan di tingkatan otonomi desa antara lain: keinginan pemerintah daerah yang mendirikan badan Usaha Milik Desa(BUMDes) dalam menunjang otonomi desa. Hal ini diperkuat dengan UU No.22 tahun 1999, bahwa kewenangan otonomi yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan atas asas desentralisasi, kecuali kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

BUMDes mungkin bisa berdiri apabila ada jaminan tidak ada pengingkaran pemerintah daerah kepada masyarakat desa ketika orde baru dengan melakukan depolitisasi massa pedesaan . dengan konstruksi seperti itu, pemerintah secara rasional bisa membangun kepolitikan mayoritas tunggal.Padahal adanya BUMDes diharapkan memainkan peranan penting dalam pembangunan daerah karena selama ini sektor korporasi di pedesaan masih belum berkembang dan didominasi oleh sekelompok kecil pengusaha pedesaan. Keberadaan BUMDes mungkin bisa mendukung munculnya kembali demokrasi sosial didesa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMdesa secara berkelanjutan. Disisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa subtitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen.

Selanjutnya BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi. BUMDes juga perlu disiapkan suatu perangkat praktek- praktek good corporate governance yang memadai sehingga dapat dihindari terjadinya praktek- praktek tidak terpuji dari pelaku ekonomi desa dan tidak membuat situasi ekonomi desa semakin memburuk terutama ketika akan terjadi pemulihan ekonomi di tingkat daerah. Mengingat sebenarnya desa sebagai basis intermediary untuk mengembangkan potensi lokal serta mempengaruhi pembuatan kebijakan diatasnya.

Perlu ditegaskan lagi bahwa keberadaan pemerintah daerah adalah sebagai owner dari BUMDes dan hal ini tidak termasuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa. Hal ini diperkuat dengan kelengkapan pendirian BUMDes perlu ditunjang dengan peraturan daerah tentang BUMDes, manajemen perusahaan BUMDes, penilaian tingkat kesehatan BUMDes, pembentukan komite audit bagi BUMDes, penerapan praktek good corporate governance pada BUMDes, dan sebagainya agar mengakomodir berbagai tuntutan keinginan pemerintah desa seperti mendapatkan saham, pengelolaan atau mendapatkan bagian pendapatan dari BUMDes yang beroperasi di wilayahnya.

Oleh karena itu, sebaiknya penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke desa hanyalah penyerahan dalam rangka pelaksanaan pemberian kewenangan di bidang pemerintahan. Dengan demikian, tidak akan ada klaim sebagian pemerintah desa bahwa dengan pelaksanaan otonomi desa, maka aset BUMDes otomatis menjadi asetnya pemerintah desa. Diperkuat lagi dengan adanya peraturan daerah yang mengatur bahwa tidak ada kewajiban BUMDes untuk memberikan keuntunannya kepada desa sebagai sumber penerimaan desa. Kewajiabn kontribusi BUMDes secara langsung terhadap penerimaan desa adalah sama halnya dengan kewajiban dan kontribusi badan usaha milik swasta di pedesaan yaitu pajak dan retribusi desa.

Selain itu, pemberian BUMDes sebaiknya dituntut tetap memikirkan berbagai upaya mensejahterakan masyarakat desa baik seperti BUMDes melakukan program community development misalnya BUMDes melakukan pembinaan usaha kecil di pedesaan. Untuk pembinaan yang dilakukan misalnya pemberian pinjaman modal kerja dan hibah dalam bentuk pendidikan/ pelatihan serta pemasaran produk mitra binaan. Hal ini semakin mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Disamping itu, semoga mampu menciptakan iklim usaha sehat yang memungkinkan tumbuhnya usaha- usaha baru yang lebih inovatif seperti multiplier effect dari keberhasilan program pembianaan. Jangan seperti adanya BUMN di masa lalu, yang dianggap sebagai sarang penyamun dan tempat bercokolnya KKN yang membuat BUMN lamban dalam merespon perubahan, memakai manajemen konvensional dan terkesan kurang profeasional.

Akhirnya kita mungkin dapat mewujudkan pendirian BUMDes suatu hal yang urgen dan menmdesak apabila beberapa persyaratan diatas menjadi komitmen utama pemerintah daerah dalam mendorong semangat berkembangnya perekonomian di pedesaan di tengah demokrasi otonomi desa. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran aturan mendasar terhadap hak dan kewajiban antar pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, apabila pendiriannya tidak mendukung demokratisasi pedesaan, biaya produksi tinggi, inefisiensi, besarnya biaya tenaga kerja, adanya monopoli, lemahnya inovasi, lebih menonjolkan pertimbangan politis daripada pertimbangan ekonomis maka pemerintah daerah sebaiknya mengurungkan niat pendirian BUMDes. Karena adanya BUMDes justru semakin bersifat parsial dan karitatif dimana tidak mengembangkan mekanidme redistribusi asset yang berpihak pada program pengembangan SDM dan pemberdayaan usaha masyarakat lokal sebagai investasi sosial BUMDes di masa depan.Mudah- mudahan pendirian BUMDes terlepas dari desakan nafsu sesaat beberapa oknum pejabat pemerintah daerah atau pemerintah desa yang haus kekuasaan duniawi. Semoga Alloh SWT memberi petunjuk ynag bijakdana tentang boleh tidaknya vpendirian BUMDes di pedesaan. Artinya apabila BUMDes semakin menimbnulkan konflik bukan meningkatkan kerukunan, berarti Allah SWT belum ridho kepada hambanya yang memiliki ide pendirian BUMDes. Amin.

Satriya Nugraha *

*) Penulis adalah Mantan Presiden BEM Faklutas Pertanian 2000-2002

8 pemikiran pada “BUMDes, Mungkinkah ?

  1. Tri Mumpuni berkata:

    Pak, saya membantu masyarakat Putri Betung Gayo Lues untuk punya Bumdes di ketenagalistrikan, silahkan main kesana pak, hubungi kantor kami di 021-5332756 dengan ibu Yety, dengan senang hati kami akan memberi informasi detail, syukur-syukur bisa ketemu saya. Saya akan kesana lagi bertemu masyarakatnya sampai tanggal 29 Agustus
    Salam,
    Puni

  2. Salam Kenal pak….
    Konsep BUMDes memang bagus untuk membuat desa semakin mandiri dalam mengelola potensi desanya.Biasanya yang menjadi kendala adalah SDM dari perangkat desanya yang kurang mempunyai pemikiran yang mendunia (seperti slogan bapak).Mohon bapak memberi masukan pada desa kami, bagaimana mengelola aset desa ini agar bisa DAHSYAT LUAR BIASA.Syukur kalau bapak berkenan datang ke desa kami di Bojonegoro jawa timur.
    Terima kasih…..

  3. Salam kenal,

    Saya senang sekali bertemu situs ini. Banyak informasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan desa. Semoga semakin banyak desa (atau apapun istilahnya) di Indonesia yang semakin dahsyat dalam mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya untuk mengelola sumber daya desa dengan lebih optimal.

    Mewakili warga Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, saya mengundang teman-teman pengunjung situs ini untuk berkunjung juga ke desa kami. Sepertinya ada banyak informasi yang dapat kita bagi untuk kemajuan bersama.

    Buat Mas/Pak Abdurrokhim, biasanya tiap pemerintah provinsi sudah punya panduan sendiri untuk mengembangan BUM Des di wilayahnya. Kalau di Kabupaten Pasuruan, pengembangan BUM Des berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan Masyarakat (Bapemas).

    Trims.

  4. hendrik palo berkata:

    saat ini kami sedang dirikan perusahaan desa di Desa Nendaly kabupaten Jayapura Papua, sebenarnya pemahaman kami tentang ini minim sekali..kira-kira apa yang dapat kami kerjakan untuk menguatkan perusahaan desa ini menjadi efektif dalam pemberikan layanan kepada masyarakat Nendaly…
    salam
    hendrik palo

  5. Saya adalah Satriya Nugraha, SP penulis artikel BUMDES, ucapkan terima kasih kepada Suryokoco Suryosaputro telah memuat artikel saya. perlu diketahui, saya bekerja sebagai Konsultan Pariwisata, Wirausaha Mesin Abon Ikan “BONIK” (Juara II dari 10 peserta terbaik Pelatihan Wirausaha Industri Inovatif diadakan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI) ; Marketing Mesin Pasteurisasi Susu Listrik “SULIS” (Juara 1 Kementrian RISTEK RI, Juara I Pemuda Pelopor Jawa TImur 2011). Kedua mesin tersebut dibuat oleh CV INOVASI ANAK NEGERI. Email satriya1998@gmail.com ; satriya1998@yahoo.com bagi rekan-rekan yang berkenan konsultasi secara profesional untuk mengembangkan desa wisata, agrowisata dan sejenisnya. atas perhatian dan kerjasama berkelanjutan, saya mengucapkan terima kasih.
    HP. 085745035555. Mohon sms dulu untuk perkenalan awal.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s