RUU Pembangunan Perdesaan

Beberapa hari yang lalu, DPR-RI menggelar rapat dengar pendapat umum tentang RUU Pembangunan Perdesaan. Beberapa pengamat mengeluhkan soal isi draft RUU tersebut yang malah menciptakan ketergantungan desa terhadap pusat. “RUU Pembangunan Perdesaan” ini juga dinilai amat bertolak belakang dengan “RUU Desa” yang juga tengah di gagas. Alih alih meningkatkan kemampuan desa, Kemunculan dua RUU ini malah terkesan makin membingungkan.

Bab Ketentuan Umum butir 5 tentang “pemberdayaan masyarakat” disana didefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan at au bantuan kepada masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari.  Dari uraian ini,  RUU ini terkesan sangat “utilitarian”, “top-down”, dan memperlakukan masyarakat desa dan SDA sekedar sebagai obyek-pembangunan pemerintah pusat.

(sumber : theindonesianinstitute.com )

Kekacauan pengertian di Bab “Ketentuan Umum”, berentet membuat kekacauan di Bab tentang “Pemberdayaan Mas yarakat” (Bab VII pasal 14). Artinya, pemberdayaan masyarakat dilakukan demi meneguhkan “dominasi kekuasaan negara” dan bukan keberdayaan masyarakat lokal.

Bab-bab lainnya seperti Bab III “Ruang Lingkup” (pasal 4), disana disebutkan bahwa desa akan dijadikan “negara kecil” yang melakukan pembangunan di semua bidang. Ada 13 sektor pembangunan fisik, termasuk pembangunan kelistrikan, waduk dan irigasi, bank desa, jalan dan jembatan.

BabVIII tentang “Sistem Informasi” juga dinilai sangat membingungkan, apa maksudnya dari sistem informasi ini? Apakah desa menjadi bagian sistem informasi pembangunan yang dilakukan pemerintahan pusat ? Untuk apa pula dan dalam setting apa sistem informasi pembangunan dibangun? Sebenarnya, Sejauh apa ruang-lingkup yang hendak diberikan bagi desa? Bagaimana konstelasi dan relasi desa-kabupaten-pusat dalam pembangunan perdesaan?

Iklan

Satu pemikiran pada “RUU Pembangunan Perdesaan

  1. Bagi saya RUU PP tadi sangat tidak adil sebab sejak Reformasi tahun 1998 ternyata Negara ini tidak ada perubahan-perubahan yang positif khususnya bagi Pembangunan di Desa-desa.UU 32 tentang Daerah hanya menguntungkan bagi Propinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan Desa hanya di jadikan objek alias Gedibal bagi Penguasa-penguasa diatasnya,…!!! Maka sudah seharusnya UU 32 harus segera di Revisi, tentu saja memberikan hak kepada desa-desa yaitu ADD atau DAU dan atau nama lainya dari Pusat ke desa-desa seluruh Indonesia sebesar 10% dari APBN, karena dari sekitar 37 juta rakyat Indonesia yang miskin, 63,58% di antaranya adalah orang desa dan 70%-nya adalah petani. Membangun desa,karena itu,sama halnya membereskan lebih dari separuh problem kemiskinan di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s