Mendemokrasikan Desa

Bhutan, sebuah negeri yang terisolasi antara India dan China, mungkin tidak butuh demokrasi: pemilihan umum yang bebas, kebebasan pers, masyarakat yang kuat dan dinamis, transparansi, akuntabilitas pemerintah, parlemen yang kokoh, dan seterusnya. Mereka sudah cukup puas dan tunduk pada kepemimpinan tunggal sang raja yang benevolent, arif, bijaksana dan adil. Penduduk Bhutan yang kurang dari 700 ribu jiwa itu hanya mendambakan “kebahagiaan”, sebagaimana dituangkan dalam semboyan Gross National Happiness. Sulit untuk mengukur apa tolok ukur kebahagiaan. Kata seorang teman dari Bhutan, kebahagiaan itu bersendikan pada kesederhanaan tanpa materialisme dan konsumerisme.

Bagaimana dengan orang desa di Indonesia di tengah gelombang demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini? Apakah orang desa Indonesia seperti orang Bhutan yang hanya butuh kebahagiaan tanpa harus berpikir tentang demokrasi? Ada seorang profesor (ilmu sosial dan ilmu politik) terkemuka dari Universitas Gadjah Mada dan seorang pejabat teras Boyolali punya pendapat yang hampir sama tentang demokrasi. Mereka secara terpisah yakin bahwa orang desa tidak butuh demokrasi, melainkan hanya butuh ketersediaan pangan, sandang dan papan. Yang butuh demokrasi hanya kelas menengah perkotaan yang kemudian memaksakan untuk diterapkan di desa. Seorang profesor dari IAIN juga bilang bahwa mempraktikkan demokrasi di tengah kemiskinan akan mengundang bahaya yang besar bagi rakyat.

Mungkin pendapat yang melecehkan demokrasi itu muncul dari banyak mulut orang Indonesia. Banyak orang berharap demokrasi berjalan dengan baik, tetapi tidak sedikit orang kecewa pada demokrasi karena transisi yang saat ini diikuti dengan kekacauan, anarkhi, konflik dan seterusnya. Sekarang banyak orang memuji kepemimpinan Megawati karena membuahkan “ketenangan politik” meski konservatif dalam kebijakannya. Sebelumnya orang mengecam Gus Dur karena dianggap plin-plan, karena menabur kebebasan dan konflik. Umumnya orang Indonesia lebih suka pada suasana keteraturan, ketertiban, dan kerukunan.

Tetapi orang Indonesia, termasuk orang desa, yang berhaluan harmoni itu tidak punya sikap yang konsisten, tidak punya kesabaran dan kearifan yang cukup. Kebanyakan orang pengin perubahan menuju harmoni secara instan. Kalau orang mau bersikap arif, upaya mengawali demokratisasi dan desentralisasi saat ini adalah sebuah pengorbanan besar untuk menemukan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu. Kita saat ini adalah anak cucu yang menderita dan menjadi korban dari orang tua kita yang tidak menanamkan demokratisasi dan desentralisasi di masa lalu. Kalau sekarang

kita masih kecewa dan menolak demokrasi dan desentralisasi berarti memperpanjang dan mewariskan penderitaan pada anak cucu di masa depan.

Karena itu, mendemokrasikan desa merupakan sebuah keniscayaan untuk menemukan masa depan yang lebih baik. Mengapa? Pertama, orang desa sudah lama sekali ditipu oleh para pemimpinnya karena tidak ada demokrasi. Orang desa sudah lama dipimpin oleh penguasa feodal dan otoriter yang selalu menjanjikan harmoni dan kemakmuran. Tetapi yang terjadi adalah ketimpangan struktural. Kemakmuran yang dijanjikan itu hanya bisa dinikmati oleh para pemimpin dan teman-temannya, bukan dinikmati oleh seluruh rakyat miskin. Hanya dengan demokrasi, rakyat desa bisa melakukan voice dan exit dari lingkungan sosial yang menindas itu.

Kedua, gagasan “ratu adil” yang sering dimitoskan itu tidak bakal terjadi di dunia nyata. Tidak mungkin ada penguasa atau pemimpin yang dengan sukarela bersikap adil dan bijaksana “untuk” kepentingan dan kemakmuran rakyat banyak. Kita bisa menengok sejarah, tidak usah terlalu panjang di masa lalu. Ketidakadilan sang pemimpin menyebar di mana-mana karena tidak adanya demokrasi. Tidak mungkin ada keadilan, kebijaksanaan dan kemakmuran tanpa demokrasi: pembagian kekuasaan, kontrol dan partisipasi rakyat.

Ketiga, orang desa sudah lama memelihara pikiran linear serta sikap yang pragmatis dan konservatif. Mereka hanya butuh cukup dalam hal pangan, sandang dan papan. Tidak lebih dari itu. Warga desa sangat puas dan bangga pada pemimpinnya yang berhasil membangun sarana fisik desa meskipun harus ditempuh dengan mobilisasi dana dan tenaga mereka.

Meski mendesakan demokrasi menjadi sebuah keniscayaan dan keharusan, tetapi orang meski hati-hati, demokrasi macam apa yang bakal diterapkan di desa. Kita bukan saja harus mendemokrasikan desa, tetapi mendesakan demokrasi. Apa dan bagaimana mendesakan demokrasi dalam konteks masyarakat yang tidak homogen lagi? Untuk mendesakan demokrasi, kami meyakini dua hal. Pertama, demokrasi tidak harus dimaknai sebagai bentuk kebebasan individual (liberal), tetapi yang sesuai dengan tradisi demokrasi desa adalah pembuatan keputusan secara kolektif (komunitarian). Ini membutuhkan pembuatan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai arena diliberasi (permusyawaratan). Basis partisipasi bukanlah individu, melainkan forum maupun institusi lokal yang hidup di desa. Kedua, kepemimpinan desa yang bertanggungjawab, berpihak pada masyarakat dan terpercaya. Dalam konteks sosio-kultural yang paternalistik, kepemimpinan menjadi sangat penting. Tetapi dalam praktiknya, para pemimpin desa cenderung dominan, tidak punya akuntabilitas publik, lebih berorientasi ke atas, dan ikut menindas rakyatnya. Karena itu, masyarakat sendiri yang punya tugas berat: membangun kepemimpinan desa yang otentik dan bermakna.

(Sutoro Eko)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s