DIJAJAH KORUPTOR

Kita baru saja merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-63. Tragisnya, meski kita sudah bebas dari penjajah Barat lebih dari setengah abad, kini kita dijajah oleh penjajah baru, koruptor.

Pengangguran, kemiskinan, harga barang yang membubung, dan pendidikan yang mahal merupakan bentuk penjajahan baru bagi rakyat kecil. Pada waktu yang sama, pejabat tinggi negara, aparat penegak hukum, dan anggota legislatif berkoalisi dalam korupsi menghadapi rakyat yang mau merdeka dari segala aspek penjajahan.

Bambu Runcing

Hanya bermodalkan bambu runcing, pejuang kemerdekaan menghalau penjajah dari Bumi Pertiwi. “Merdeka atau mati,” itulah slogan yang dikumandangkan di setiap pertempuran. Ada di antara mereka yang sempat menikmati alam merdeka, tetapi tidak sedikit yang gugur sebagai kusuma bangsa.

Tekad mereka hanya satu: Lahirnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, demokratis, aman dan damai. Sayangnya, setelah 63 tahun merdeka, impian para pahlawan itu masih tetap merupakan impian. Setiap menjelang 17 Agustus, arwah para pahlawan di alam sana menangis sedih menyaksikan nasib cucu-cucu dan cicit-cicit mereka.

Betapa tidak, mereka menyaksikan pasien yang sekarat namun tidak ditangani oleh dokter karena belum membayar uang deposit. Bayi yang lahir di rumah sakit tidak bisa dibawa pulang oleh ibunya yang belum melunasi biaya rumah sakit. Sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) gratis, tetapi orangtua harus membayar uang bangunan, uang kursi, atau buku teks. Perempuan hamil yang meninggal karena terlilit kemiskinan.

Ada ibu yang terpaksa membunuh anak-anaknya karena kemiskinan yang melanda keluarganya. Ada anak sekolah yang menggantung diri karena tidak ada uang untuk membayar uang aktivitas sekolah. Bahkan ada murid SD yang menggantung diri karena tidak tahan dengan penyakit yang dideritanya. Semua penderitaan rakyat tersebut karena ulah penjajah baru yang bernama koruptor.

Arwah para pahlawan bertambah sedih karena mereka menyaksikan justru para pemimpin, elite politik, aparat penegak hukum, anggota legislatif, dan ulama yang menjadi penjajah baru. Mungkin karena kutukan arwah para pahlawan itu dikabulkan Allah SWT, kemelut yang melilit bangsa ini tidak kunjung berakhir

Panjat Pohon Kelapa

Survei yang dilakukan atas kerusuhan Maluku (1998-2001), menemukan fakta bahwa salah satu pemicu terjadinya kerusuhan adalah adanya korupsi yang terjadi di aparat pemerintah daerah (pemda). Mungkin hal serupa terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Saya jadi teringat, menjelang sidang MPR 1999 seorang tokoh masyarakat Papua menemui saya. Dia menyampaikan bahwa tokoh-tokoh Papua ingin bertemu Presiden BJ Habibie untuk menyampaikan pernyataan kebulatan tekad. Saya bertanya, mengapa teman-teman OPM memilih jalan kekerasan daripada musyawarah? Jawabannya sangat mengagetkan saya.

“Ketika masih dijajah Belanda, bayi Papua yang baru lahir langsung diurus oleh pemerintah. Anak-anak gratis sekolah. Ketika masuk Indonesia, setiap bayi yang baru lahir harus ditanggung sendiri biayanya oleh orangtuanya. Begitu pula dengan pendidikan,” keluh tokoh masyarakat Papua itu.

“Di bidang pemerintahan, mulai dari camat sampai gubernur, kapolsek sampai kapolda dan kodim sampai pangdam, semuanya dikuasai oleh orang Jawa. Hampir semua lahan perkebunan juga dimiliki orang Jawa. Selama bergabung ke dalam Indonesia, orang Papua hanya pandai memanjat pohon kelapa. Itulah keterampilan yang kami peroleh dari Pemerintah Indonesia,” beber tokoh itu mengakhiri curahan hatinya.

Saya terkesima dan malu karena hanya itulah yang saya punya waktu itu. Saya juga teringat ketika di SD (1956 hingga 1962) saya tidak pernah membayar uang sekolah dan memperoleh buku teks gratis dari sekolah. Pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-63 ini, posisi gubernur dan bupati di Papua sudah ditempati penduduk setempat.

Tetapi apakah rakyat kecil sudah menikmati hakikat kemerdekaan seperti yang dirumuskan dalam Mukadimah UUD 45? Ataukah pejabat di sana, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatifnya juga ketularan penyakit yang diidap oleh kawan-kawan mereka di Jakarta? Tepuk dada, tanya selera!

Globalisasi dan Kemerdekaan

Tujuan kemerdekaan yang lain adalah ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Nyatanya, di bidang politik, pemerintah lebih berperan sebagai jongos Amerika Serikat dan konco-konconya dalam “menindas” rakyat sendiri. Di sektor ekonomi, Indonesia masih setia menjadi “pengemis” di luar negeri dalam memenuhi tuntutan APBN.

Sementara dana-dana tersebut disunat oleh anggota legislatif dengan mitra kerja mereka di pemerintahan, seperti yang pernah dikeluhkan lembaga keuangan internasional. Kasus Bulyan Royan, Al Amin, dan Yusuf Emir Feishal, hanya contoh kecil dari gunung es korupsi di keluarga besar legislatif. Kondisi itu diperparah dengan skandal BI. Bank sentral ini layaknya agen pengusaha asing dalam menetapkan posisi mata uang yang tidak menguntungkan pengusaha kecil.

Tanpa mengenang jasa-jasa pahlawan, pemerintah dengan berkedok globalisasi, menghancurkan masa depan petani, petani kebun, nelayan, dan pengusaha kecil. Petani tebu, petani sawah, dan peternak kembang kempis hidupnya karena pemerintah doyan mengimpor. Mulai dari beras, gula, daging sampai telur ayam. Inilah penjajah baru, kolonialisme baru, yang ber-KKN dengan pengusaha dan negara asing.

Kasus Widjanarko Puspoyo (Kepala Bulog), tambang Timika, serta penjualan Indosat dan tanker Pertamina, merupakan sebagian contoh kecil dari korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dengan pengusaha asing. Betapa tragisnya kalau pemerintah menjajah rakyatnya sendiri melalui kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan hukum. Sungguh, perilaku yang tidak nasionalis.

Bahkan KPK yang sedang mendapat kepercayaan masyarakat karena bertekad kuat untuk memberantas korupsi pun dipasung dan dibonsai secara perlahan-lahan melalui RUU Pengadilan Tipikor. Sungguh tragis!

Hanya ada satu pilihan yang harus dilakukan oleh rakyat sebagai penghargaan atas pengorbanan para pahlawan kemerdekaan: mengalienasi koruptor dan keluarganya dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Boikot barang-barang produksinya sebagai manifestasi nasionalisme kita. Jangan pilih parpol yang mencalonkan politisi busuk dalam Pemilu 2009 nanti. (*)

Abdullah Hehamahua
Penasihat KPK
NEWS.OKEZONE.COM Kamis, 21 Agustus 2008 – 09:37 wib

Iklan

Satu pemikiran pada “DIJAJAH KORUPTOR

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s