Mengapa Harus ke Desa?

TERHADAP pendapat Murdoko (Suara Merdeka, 18/9/2008) yang mengakselerasi tulisan saya (Suara Merdeka, 12/9/2008), saya bukan hanya sangat setuju, tetapi juga berharap banyak justru karena posisi beliau saat ini sebagai ketua DPRD Jateng.

Sebab, komitmen dan konsekuensi atas gagasan tersebut memiliki implikasi besar terhadap implementasi alokasi APBD Jateng.

Sungguh, kita punya alasan yang kuat mengapa bangsa ini mesti lebih fokus kepada bagaimana komitmen ”mbangun desa” direlaisasikan. Sebab mbangun desa merupakan suatu proyek politik yang besar, apabila kita lihat dalam perspektif politik kesejahteraan.

Tentu saja kali ini, kita tidak harus membahas lagi posisi desa dari aspek geopolitik atau geodemografis, tetapi lebih fokus pada aspek geoekonomis dalam perspektif politik kesejahteraan tersebut.

Meski demikian, fakta-fakta yang dikemukakan Murdoko, bahwa usaha mikro dan kecil (UMK), petani gurem, buruh tani, dan sebagian besar penduduk miskin di Jateng berada di perdesaan menjadi salah satu dasar mengapa orientasi pembangunan harus bergeser ke desa.

Tentu saja ini tidak berarti pembangunan di wilayah perkotaan harus ditinggalkan. Dalam diskusi ini, saya menggunakan definisi desa sebagai kawasan pedesaan, bukan definisi desa sebagai pemerintahan desa, sebagaimana tertuang dalam UU No 32/2005 maupun PP No 72/Tahun 2005.

Produksi dan Pasar

Selain terbentang berbagai masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, desa juga menyediakan potensi sumber daya yang besar untuk berkembang secara mandiri.

Tentang potensi ini, pemerintah sudah memiliki petanya, baik di sektor pertanian maupun UMK, karena kita mempunyai basis data yang cukup seperti Sensus Pertanian (SP-2003) atau Potensi Desa (Podes) dan Sensus Ekonomi (SE-2006).

Dari SP-2003 dan Podes kita dapat memetakan peta produksi bahkan mungkin sampai ke tingkat desa. Dari SE-2006 kita dapat memeroleh peta-peta produksi dan sentra-sentra usaha di luar sektor pertanian sampai ke tingkat desa, bahkan dusun.

Seharusnya pemerintah Jateng mampu memanfaatkan akses ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun peta detail mengenai potensi itu. Yang menjadi pertanyaan kemudian, mengapa potensi besar tersebut tidak berkorelasi positif dengan kemakmuran dan kesejahteraan.

Kita tahu masalah ini rumit, tetapi jika kita sepakat fokus pada UKM dan pertanian, maka indikator dan parameternya relatif jelas.

Mungkin memang agak disederhanakan, kalau saya sebut bahwa indikator itu berkaitan dengan aspek produksi dan pemasaran, walaupun dalam hal ini UKM dan sektor pertanian mempunyai waktak berbeda.

Aspek produksi bukan cuma berkaitan dengan teknik produksi saja, tapi juga aksesibilitas ke sumber-sumber pembiayaan dan kemudahan untuk mendapatkan input.

Semantara pada aspek pemasaran, indikatornya sangat jelas; terutama sektor pertanian, yakni harga yang cenderung merugikan (bukan sekadar tidak menguntungkan) produsen, apalagi saat panen.

Kita tidak seharusnya dengan mudah mengatakan hal ini sebagai fenomena biasa, akibat mekanisme pasar. Karena hal itu menunjukkan parameter lemahnya aksesibilitas ke pasar.

Lemahnya aksesibilitas terhadap kedua aspek inilah yang menjadi sebab rendahnya peran potensi sumberdaya yang besar di pedesaan dalam memberantas kemiskinan.

Jaring Laba-laba

Untuk mengakselarasi peningkatan akses tersebut, perlu adanya moderasi maupun intervensi, dan itu harus berasal dari pemerintah inisiasinya.

Artinya, fokus pengembangan pedesaan harus by design melalui regulasi yang integratif. Bentuk intervensi dan moderasi variabel berupa sentuhan kebijakan pemerintah, baik berupa infrastruktur maupun kelembagaan (infrastruktur sosial). Kebijakan ini tidak cukup kebijakan yang biasa-biasa saja, tetapi harus ”radikal” dan fundamental.

Pengembagan infrastruktur ini dimaksudkan untuk meningkatkan mobilitas potensi-potensi antardesa di kawasan pedesaan atau antara kawasan pedesaan dan perkotaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, infrastruktur yang strategis untuk mendorong mobilitas adalah pembangunan infrastruktur pertanian, infrastruktur perhubungan (misal jalan desa), dan infrastruktur pemasaran (pasar desa).

Studi antropologis oleh M Dien Majid mengenai perilaku pasar di Aceh Tengah (1988) menunjukkan, sesungguhnhya pasar bukan hanya merupakan pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga aktivitas budaya dan politik.

Di sanalah berbagai kelompok masyarakat bertemu. Karena itu, tidak heran jika kampanye politik sering dilakukan dengan terjun ke pasar-pasar. Pembangunan jalan akan mendorong mobilitas antarsimpul pusat aktivitas tersebut.

Pembangunan infrastruktur memang memerlukan anggaran yang besar. Sementara hasil secara langsung tidak akan bisa diperoleh secara cepat. Tetapi ia akan mempunyai efek pengganda yang besar untuk mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi yang luas.

Dengan membangun simpul-simpul aktivitas masyarakat melalui pasar dan menghubungkannya melalui jalur-jalur transportasi, diharapkan akan terbentuk suatu jaringan antardesa yang menyatu dan mobil, seperti jaring laba-laba yang dinamis.

Kebijakan proteksi harga yang bersifat terbatas juga perlu dilakukan. Selama ini memang sudah dilakukan kebijakan subsidi input terbatas.

Saatnya sekarang justru ditempuh kebijakan perlindungan komoditas yang bersifat parsial. Sebab, sering terjadi petani harus menghadapi harga yang jatuh pada saat panen.

Ringkasnya, bukan hanya upaya meningkatkan efisiensi pada aspek produksi yang diperlukan, tetapi juga keterjaminan pasar dan harga menjadi faktor kunci untuk menumbuhkembangkan UKM dan pertanian di pedesaan.

Karena itu, apabila pemerintah berencana ”menghidupkan kembali” para penyuluh pertanian lapangan (PPL), maka yang dituntut dari mereka bukan hanya pengetahuan mengenai teknologi produksi saja, tetapi juga pengetahuan tentang pasar dan pemasaran.

Camat sebagai Manajer

Konsep membangun jejaring pedesaan ini memiliki implikasi lain di bidang kelembagaan.

Dengan tetap mempertimbangkan perundang-undangan dan peraturan yang ada saat ini, kiranya perlu perspektif baru dalam memandang desa sebagai suatu entitas pembangunan yang dinamis.

Jika pembangunan pedesaan sudah dipilih sebagai orientasi kebijakan pembangunan, perubahan-perubahan kelembagaan birokrasi ke arah yang lebih fleksibel perlu dilakukan.

Maksud saya adalah, untuk meningkatkan efektivitas rentang kendali manajemen wilayah, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, sampai implementasi pelaksanaan kebijakan, fungsi-fungsi camat perlu ditingkatkan.

Jika camat saat ini sebagai kepala wilayah, maka akan lebih efektif jika ditingkatkan fungsi dan tugasnya bukan hanya sebagai kepala wilayah tetapi juga sekaligus manajer wilayah.

Tentu kita sadar betul, konsep mengubah tupoksi ini akan mempunyai implikasi dan konsekuensi luas dan mungkin rumit, baik pada aspek regulasi maupun struktur organisasi.

Tapi hal ini memang diperlukan, meski masih memerlukan pemikiran yang mendalam. Sekali lagi, sebagaimana di awal tulisan ini, saya berharap kita punya alasan kuat untuk ”pergi ke desa”. Inilah saatnya kita mesti berubah. (32)

suaramerdeka.com – WACANA – 06 Oktober 2008 — FX Sugiyanto, ketua Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Undip.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s