Mudik, Gagal Pemerataan

Mudik, Wajah Gagal Pemerataan Pembangunan

Mudik, menjadi kata yang paling ditunggu-tunggu pada pengujung Ramadan. Bagaimana tidak, tradisi pulang ke desa untuk sementara waktu ini dianggap membawa simbol-simbol tersendiri, khususnya bagi perantau. Selain sarat dengan ranah sosial dan religius, mudik identik dengan fenomena ekonomi. Pulang kampung adalah taruhan keberhasilan pemudik. Akan ada rasa malu jika mudik dengan tangan kosong. Maka, kita lihat, banyak perantau yang sudah berhasil atau tidak sengaja memoles dirinya dengan simbol-simbol peningkatan status ekonomi. Namun, penonjolan status tersebut membawa efek lanjutan bagi penduduk perdesaan bahwa kota adalah jalan menuju kehidupan lebih baik.

Melihat banyaknya orang yang berbondong-bondong mudik, sebenarnya sekaligus menelanjangi fakta kesenjangan antara desa dan kota. Ini tak terlepas dari adanya dikotomi pemahaman yang terdistorsi tentang makna maju dan tertinggal. Pembangunan yang lebih menitikberatkan pada perkotaan kemudian secara tidak sengaja menimbulkan anggapan bahwa kota adalah lambang kemakmuran dan perdesaan sebagai simbol keterbelakangan. Padahal, belum tentu seseorang tidak bisa sukses di desa. Desa kemudian menjadi anak tiri pembangunan sehingga jarang mendapat sentuhan perhatian kasih sayang pemerintah. Kota lalu menjelma menjadi surga pemikat yang menjanjikan kemapanan ekonomi. Tahun 2008, dunia mencatat lembaran sejarah baru. Untuk pertama kalinya lebih dari separuh (3,3 miliar) penduduk di muka bumi hidup di wilayah perkotaan. Pertumbuhan populasi yang pesat ini terutama terjadi di negara berkembang (State of World Population 2007).

Karena pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, timbul fenomena urbanisasi. Perpindahan penduduk desa ke kota ini kemudian dijembatani pemudik yang pulang kampung. Tak jarang kita lihat, pemudik kemudian membawa sanak saudaranya untuk mengais rezeki di kota. Penduduk desa kemudian terpesona kemilau kota yang melekat dalam diri rekan-rekannya yang merantau di kota. Berdasarkan data sensus penduduk 1980, 1990, dan 2000, dapat dihitung proporsi tingkat keurbanan di Indonesia yang relatif mengalami peningkatan. Secara nasional, terjadi peningkatan berturut-turut sebanyak 22,3% pada 1980, menjadi 30,9% pada 1990, meningkat 34,3% pada 1994, dan menjadi 42,0% pada 2000. Data tersebut menggambarkan bahwa selama dua puluh tahun terakhir, peningkatan presentase penduduk kota mencapai lebih dari 163% secara nasional, yaitu dari jumlah penduduk kota 32,845 juta jiwa pada 1980 menjadi 86,40 juta jiwa pada 2000 atau secara proporsi dari 22,3% pada 1980 menjadi 42,0% pada 2000. (Litbang Ketransmigrasian, 2003).

Michael P. Todaro (1978) memandang perbedaan upah antara desa dan kota sebagai variabel dominan yang memengaruhi arus urbanisasi. Di Indonesia, sekalipun faktor-faktor yang memengaruhi urbanisasi merupakan jalinan multidimensional, tetapi variabel ekonomi sangat dominan. Fenomena urbanisasi di Indonesia sangat dipengaruhi menyempitnya lapangan kerja di perdesaan, perubahan struktur atas kepemilikan tanah, serta bertambahnya populasi petani gurem berlahan sempit. Dengan demikian, fenomena urbanisasi sangat diwarnai motif mikro untuk meningkatkan kesejahteraan.

Lapangan pekerjaan di perdesaan semakin berkurang seiring dengan menyempitnya areal pertanian akibat tekanan industrialisasi ataupun tekanan demografis. Di samping itu, urbanisasi sebagai proses mobilitas penduduk dapat dipandang sebagai hal yang berdampak positif dan berdampak negatif. Di satu sisi, urbanisasi merupakan penyerapan tenaga kerja eks pertanian untuk bekerja di sektor industri, khususnya yang bersifat padat karya. Jadi, urbanisasi merupakan mekanisme pemenuhan kebutuhan dunia industri akan tenaga kerja. Di sisi lain, urbanisasi yang “berlebih” menimbulkan problema kompleks di masyarakat perkotaan. Contohnya kepadatan penduduk dan kemiskinan, yang kemudian bermetamorfosis menambah kompleksitas permasalahan kota. Kepadatan penduduk membawa kerusakan pada lingkungan, sedangkan pengangguran dan kemiskinan melahirkan bentuk-bentuk kriminalitas. Kemiskinan juga sejak lama terkonsentrasi di daerah perdesaan. Pada 1976, jumlah penduduk miskin mencapai 44,2 juta orang atau 81,5% dari total penduduk miskin. Sementara itu per bulan Maret 2006 jumlah penduduk miskin perdesaan mencapai 24,76 orang, sekitar 63,4 persen dari total penduduk miskin. Sedangkan bagi desa, kekurangan tenaga penggarap lahan pertanian akan membuat matinya desa sebagai pemasok komoditas pertanian.

Selama desa tidak dianggap menarik sebagai penjamin kesejahteraan, urbanisasi akan terus terjadi. Dengan adanya otonomi daerah sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk merestrukturisasi sentralisme pembangunan kota. Pemerintah harus mengubah image dan stigma desa menjadi daerah yang berbeda dengan kota dari segi spesialisasi. Karena kebanyakan motif urbanisasi adalah ekonomi, desa juga harus bisa membendung urbanisasi melalui penyediaan lapangan kerja dan sumber-sumber ekonomi. Desa yang dikelola melalui potensi perdesaan yang menjanjikan pendapatan tinggi akan meminimalisasi urbanisasi.

Pemerataan pembangunan jika diartikan sebagai menjiplak kota ke desa sangatlah sulit dilakukan. Untuk menyiasatinya kita bisa melakukan segregasi yang berarti konsentrasi suatu tipe kelompok orang atau kegiatan tertentu pada suatu wilayah tertentu. Kota tidak harus menjadi pusat segalanya, namun harus membagi pusat-pusat kegiatan yang bisa dibangun di desa. Semisal daerah hunian, pariwisata, perhotelan, pusat-pusat perdagangan pertanian yang tidak boleh dimonopoli oleh kota sehingga penyebaran pusat-pusat aktivitas menjadi lebih merata. Di samping itu, salah satu penyebab desa tidak menjadi tujuan investasi adalah pembangunan infrastruktur yang minim. Untuk mendukung pusat-pusat aktivitas tadi, infrastruktur seperti jalan, air bersih, transportasi, jembatan, listrik harus dipersiapkan.

Kota juga harus memiliki manajemen urbanisasi. Salah satu upaya mengelola urbanisasi agar tidak menimbulkan masalah adalah melalui perencanaan kota. Walaupun di setiap kota memiliki badan perencanaan kota, fungsinya masih sebatas pembangunan yang reaktif dan parsial. Urbanisasi adalah pilihan yang rasional ketika kesenjangan desa dan kota terlalu “telanjang”. Oleh karena itu pula kita tidak bisa menghentikannya dengan cara reaksioner dan koersif. Namun, ketika urbanisasi dikelola dengan baik, akan berdampak positif untuk menunjang pembangunan kota.***

newspaper.pikiran-rakyat.co.id – Adi Surya P.Penulis, Ketua DPC GMNI Kab. Sumedang, anggota KNPI Sumedang Bidang Hukum dan HAM, mahasiswa KS FISIP Unpad.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s