Anggaran desa minim

Anggaran desa minim Pemdes keluhkan sertifikasi lahan

Edisi : Sabtu, 03 Januari 2009 , Hal.VII


Wonosari (Espos)   Puluhan hektare lahan yang meliputi tanah kas maupun bengkok di beberapa desa belum bersertifikat lantaran minimnya anggaran untuk sertifikasi tanah tersebut.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sukorejo, Suwondo, mengungkapkan karena terbentur biaya, hampir keseluruhan tanah milik Desa Sukorejo belum bersertifikat. Jumlahnya mencapai sekitar 8,6 hektare (ha) tanah bengkok dan sekitar 3,5 ha tanah kas.
”Rencana untuk menyertifikatkan tanah tersebut sudah bergulir sejak lama, sekitar lima tahun lalu. Namun selalu gagal, karena anggaran APBDes sangat minim dan tidak cukup kalau untuk sertifikasi tanah,” jelas Suwondo kepada Espos, Jumat (2/1), di Wonosari.

Menurut dia, selama ini tanah milik desa yang belum disertifikatkan tersebut hanya dicatat di buku bandha Desa A. Upaya itu, terang dia, menjadi salah satu langkah untuk mempertahankan tanah tersebut jika saja terjadi sengketa kepemilikan sekaligus sebagai bukti saat dilakukan alih fungsi tanah.
”Kalau disertifikatkan, batas-batas tanah menjadi jelas. Sehingga punya kepastian hukum dan memiliki bukti yang autentik,” imbuh Suwondo.

Keluarkan imbauan

Terpisah, Sekdes Tegalgondo, Al Ichwan, menuturkan beberapa tahun lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah memberikan imbauan untuk segera menyertifikatkan tanah milik desa. Paling tidak, berdasarkan imbauan itu, Pemdes harus menganggarkan biaya sertifikasi tanah setiap tahunnya.

”Dari Pemkab mengimbau paling tidak setiap tahun sekali, satu lahan telah disertifikatkan. Sejak itu, sejumlah desa yang punya pemasukan lebih ikut menerapkannya. Tapi kalau di sini belum bisa,” tukas dia.

Penyebabnya, sambung dia, karena minimnya dana yang tersedia. Hal itu membuat sekitar 20 ha tanah milik Desa Tegalgondo belum memiliki sertifikat, di mana masing-masing tanah tersebut 9,6 ha merupakan tanah bengkok dan 9,8 ha adalah tanah kas desa. Sementara tanah milik Desa Tegalgondo yang sudah disertifikasikan baru sekitar lima lahan saja. Itu pun ukurannya tidak terlalu luas.

”Harapan kami, Pemkab atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten bisa memperingan biaya sertifikasi tanah milik desa. Syukur-syukur bisa digratiskan,” ujarnya.

Dia juga berharap BPN mengoptimalkan kendaraan yang menjadi sarana program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (Larasita) ke beberapa desa, terutama untuk menyertifikasi tanah milik desa. – Oleh : Hanifah Kusumastuti

http://www.solopos.net

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s