Penggunaan balai desa untuk kampanye

Penggunaan balai desa untuk kampanye

Panwas bersikukuh KPU Banyumas langgar UU

PURWOKERTO – Seruan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyumas yang menyatakan penggunaan balai desa untuk kampanye melanggar UU Nomor 10 Tahun 2008 tampaknya tidak digubris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas.

Terbukti KPU Banyumas justru mengeluarkan surat keputusan nomor 01/Pileg/2009 yang memperbolehkan balai desa, balai kelurahan dan gedung lain milik pemkab yang biasa digunakan untuk kepentingan umum dapat dipakai untuk kampanye.

Menanggapi hal ini, Ketua Panwas Banyumas, Tri Wuryaningsih usai menghadiri rapat koordinasi bersama KPU, Panwas, Polres dan Parpol, Kamis (8/1), menegaskan, KPU Banyumas telah melakukan pelanggaran administratif. Dan Panwas tetap akan merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan KPU ini ke Bawaslu.

“Aturan normatif, balai desa tidak boleh. Dalam peraturan KPU, yang diperbolehkan adalah gedung fasilitas pemerintah yang biasa disewakan. Namun, dengan dalih UU administrasi negara, surat edaran Mendagri dan sebagainya, KPU Banyumas tetap memperbolehkannya. Kami sudah konsultasi ke Panwas Jateng, dan Panwas sepakat untuk tetap menganggap ini adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan KPU,” paparnya.

Sebenarnya Panwas sendiri merasa pesimistis dengan penanganan pelanggaran administratif. Mekanismenya, pelanggaran administratif yang dilakukan KPU kabupaten dilaporkan Panwas ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu akan merekomendasikan ke KPU Provinsi untuk membentuk Badan Kehormatan (BK) guna menangani pelanggaran tersebut. Namun, dua orang anggota BK berasal dari KPU dan satu orang dari independen.

“Regulasi pelanggaran administasi belum jelas, karena yang menangani adalah KPU. Jadi kalau yang melanggar KPU kemudian ditangani sendiri ya sudah bisa ditebak akan seperti apa,” katanya.

Koordinasi

Sementara itu, Ketua KPU Banyumas, Aan Rohaeni menyatakan, pihaknya memperbolehkan balai desa dan gedung pemerintah lainnya untuk kampanye berdasarkan surat edaran Mendagri. D imana dalam surat tersebut disebutkan, dalam penentuan lokasi kampanye KPU harus berkoordinasi dengan pemkab setempat.

Di Banyumas sendiri bupati sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan balai desa, kelurahan dan gedung pemerintah lainnya boleh untuk kampanye.

Kapolres Banyumas, AKBP RZ Panca Putra S menegaskan, selaku penegak hukum, pihaknya akan memegang teguh aturan. Dalam hal ini, lanjutnya, sudah ada kesepakatan antara partai dan KPU tentang penggunaan balai desa untuk kampanye.

Saat disinggung bahwa hal tersebut melanggar UU Nomor 10 Tahun 2008, kapolres menegaskan, dalam masyarakat banyak norma-norma yang tidak diatur dalam hukum tertulis. “Ini sudah jadi kesepakatan bersama, jadi mari ita hormati. Urusan pengawasannya kami serahkan kepada Panwas,” ujarnya. hef-ip

http://www.wawasandigital.com. Jumat, 09 Januari 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s