Mewujudkan Pembaruan Desa dan Agraria

Sebuah Agenda Bersama : Mewujudkan Pembaruan Desa dan Agraria

Melihat desa hari ini, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari proses panjang, selama lebih dari tiga dasa warsa. Mengapa kurun waktu ini yang kita lihat? Karena pada kurun waktu itulah, terjadi proses yang sangat intensif, yang membentuk wajah desa hari ini.

Pertama, proses eksploitasi, yang digerakkan oleh mesin-mesin industri yang menggunakan lahan berskala besar dan program-program pertanian yang lebih berorientasi pada ”ketahanan pangan”, ketimbang kesejahteraan petani (orang desa). Rakyat desa mencatat dengan sangat jelas, bahwa paska peralihan kekuasaan tahun 1965, telah terjadi “penjarahan legal” atas hak-hak sumberdaya desa (alam). Atas nama pembangunan, lahan rakyat diambil, sumberdaya alam dimanfaatkan, tanpa memberikan manfaat langsung pada rakyat (desa).

Para pembuat policy di Jakarta, terkesan menempatkan desa (atau dengan istilah lain), sebagai kawasan tanpa penghuni dan tanpa pemilik. Peta proyek dibuat dengan pendekatan legal-formal, sehingga rakyat dapat dengan mudah diusir dari tanah leluhurnya yang sudah berusia ratusan tahun. Pilihan rakyat tidak lah banyak. Sebagian berusaha melawan, dan sebagian besar lainnya memilih mengadu nasib di kota, dan akhirnya hanyalah mengisi bursa tenaga kerja murah dari industri manufaktur, atau terdampar dalam sektor informal di kota-kota besar, yang sewaktu-waktu juga dapat digusur.

Kedua, persis di sebelah proyek eksploitasi, terjadi proses marjinalisasi (politik dan budaya), sebagai bagian dari proyek konsolidasi politik kekuasaan paska peralihan tahun 1965. Desa sebagai basis politik, benar-benar dikepung dengan berbagai program, yang dapat dibaca sebagai proses kooptasi, antara lain melalui proses penyeragaman pemerintah desa (UU No.5 tahun 1979). Aktor-aktor lokal yang berbasis (ke bawah) segera digantikan dengan aktor baru yang lebih loyal ke atas. Potensi tata kelola pemerintahan lokal (local-self government), dipadamkan, dan digantikan dengan local-state government.

Kondisi dan posisi desa, tidak berusaha ditransformasikan, malah sebaliknya. Desa dijadikan ajang berbagai program pembangunan, yang masuk melalui berbagai departemen, yang saling terpisah satu sama lain. Selama tiga dasa warsa telah begitu banyak program masuk, dan mengalirkan sumberdaya yang tidak sedikit, namun perbaikan yang signifikan tidak terjadi. Sumberdaya yang masuk seperti menguap tanpa bekas, sementara kemiskinan dan kondisi yang memprihatinkan, masih tetap tertinggal di desa. Akankah program-program karitatif tetap dipertahankan, dan dijadikan wahana membangun dukungan politik, ataukah ada sikap kenegarawanan dalam bentuk mengembangkan program untuk mendorong pembaruan desa atau sebuah proses transformasi desa.

Pembaruan Desa dan Agraria. Pembaruan desa tentu bukan suatu program cepat dan seragam. Melainkan suatu program yang sepenuhnya akan mengandalkan kekuatan desa itu sendiri. Inti dari pembaruan desa dan agraria adalah: Pertama, membebaskan desa (komunitas) dari semua belenggu yang membuat mereka tidak dapat menggunakan sumberdaya lokal secara optimal. Kedua, melindungi komunitas desa dari berbagai kemungkinan intervensi yang merugikan. Dan ketiga, memperkuat komunitas desa, sehingga memiliki cukup kemampuan untuk mengubah wajah desa – menjadi lebih baik dan lebih bermakna.

Untuk keperluan itu, terdapat tiga arena yang harus diurus dengan baik, yakni politik, ekonomi dan budaya. Politik berarti menata kembali tata kuasa (tata kepemerintahan), yang dalam hal ini hendak diusulkan agar dikembangkan suatu tata pemerintahan yang berporos kepentingan komunitas. Ekonomi berarti menata ulang tata produksi, konsumsi dan distribusi. Produksi harus disesuaikan dengan kesadaran akan keterbatasan lingkungan, ancaman bencana, dan lain-lain, agar produksi tidak menjadi mesin perusak lingkungan. Budaya berarti menata kembali (orientasi) nilai-nilai, tradisi dan budaya. Modal sosial amatlah perlu diperkuat, terutama untuk membangun trust dan etos kemandirian (sebagai lawan dari etos utang yang telah berjalan selama lebih dari tiga dasa warsa).

Tentu saja menata ulang tiga arena tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, karena akan bersinggungan dengan berbagai kepentingan yang sudah mapan dan sudah berlangsung lama. Meskipun mungkin berat, pembaruan desa haruslah tetap dijalankan. Kita membutuhkan lebih dari sekedar keprihatinan dan kemauan politik. Langkah-langkah kongkrit yang amat dibutuhkan adalah policy reform, yang punya arah mempercepat proses pembaruan desa dan agraria. Tujuan kegiatan ini adalah :

1. Mondorong lahirnya suatu dokumen pemikiran tentang argumentasi, kebijakan dan kerangka kerja pembaruan desa dan agraria, yang dapat dijadikan dasar pembuat kebijakan.

2. Mendorong lahirnya kesempatan politik dalam rangka mewujudkan Pembaruan Desa dan Agraria.

3. Mendorong adanya satu pertemuan nasional yang dapat menjadi dasar bagi pemahaman tentang pembaruan desa dan agraria.

Deskripsi Kegiatan yang akan dilakukan

(1). Perumusan

Dokumen Pemikiran Kritis tentang Pembaruan Desa dan Agraria. Kurang lebih setahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2007, KARSA, IRE, YAPPIKA, IHSA, LAPPERA, USC Satu Nama dan berbagai lembaga lainnya yang concern ke isu pembaruan desa dan agraria menyelenggarakan pertemuan konsolidasi ‘Pengakuan dan Pemulihan Otonomi Desa’. Dalam pertemuan sehari di Bantul, Yogyakarta yang dihadiri kurang lebih 30 organisasi tersebut, telah dihasilkan draft kertas posisi atas rencana perumusan UU Pemerintahan Desa. Kertas posisi tersebut merupakan hasil dari proses pembacaan kritis atas berbagai dokumen mengenai pembaruan desa dan agraria yang selama ini ada dikaitkan dengan momentum revisi UU 32/2004. Dokumen ini akan digunakan menjadi draft awal untuk menghasilkan dokumen lanjutan yang berisi pemikiran kritis tentang pembaruan desa dan agraria.

Sebagai langkah awal dalam proses untuk menghasilkan dokumen kritis tersebut, akan dibentuk suatu tim yang beranggotakan orang-orang yang memiliki komitmen terhadap pembaruan desa dan agraria baik dari ornop, perguruan tinggi maupun ahli di bidang terkait.

Tim ini akan membaca draft awal yang telah dihasilkan dalam pertemuan setahun yang lalu di Bantul dan kemudian mengkritisinya berdasarkan bacaan dan pengalaman masing-masing berikut dengan situasi terkini. Dokumen yang dihasilkan oleh tim ini akan dijadikan platform untuk penataan bangsa ini ke depan berupa kebijakan nasional, penataan kurikulum pendidikan dan platform untuk gerakan. Dan dokumen ini akan menjadi bahan utama yang siap ditawarkan publik dalam kegiatan berikutnya yaitu konferensi nasional.

(2). Konferensi Nasional

Konferensi nasional ini akan menghadirkan beberapa kelompok yang memiliki kepentingan terhadap isu penataan Indonesia ke depan, khususnya yang terkait dengan masalah Pembaruan Desa dan Agraria.

Tujuan dari Konferensi ini adalah:

1. Mendorong tersedianya ruang kesempatan politik awal yang lebih terbuka dalam membicarakan Pembaruan Desa dan Agraria.

2. Mendorong proses negosiasi politik atas agenda Pembaruan Desa dan Agraria.

Konferensi ini akan dilaksanakan di Yogyakarta pada Minggu ke-3 pada Bulan Januari 2009 (tentative) dengan pertimbangan bahwa dalam periode tersebut, seluruh partai politik berikut dengan calon presiden telah memiliki platform kerjanya.

http://blog.perhimpunan-karsa.org, Nov 10th, 2008 by Admin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s