Pemkab Ngawi Bingung

Pemkab Ngawi Bingung

Perbedaan Peraturan dengan Pemerintah Pusat

NGAWI, KOMPAS – Adanya perbedaan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat membuat Pemerintah Kabupaten Ngawi bingung menjawab tuntutan perangkat desa di Ngawi saat berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Ngawi, Senin (19/1). Pemkab mendesak pemerintah pusat memperjelas aturannya.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh para perangkat desa ini merupakan keempat kalinya sejak Juli 2008. Seperti unjuk rasa sebelumnya, sedikitnya 1.000 perangkat desa dari 215 desa di Ngawi itu menuntut penghasilan setiap bulan yang besarnya sama dengan upah minimum kabupaten/kota.

“Kami terpaksa unjuk rasa lagi karena pada RAPBD Kabupaten Ngawi Tahun 2009 ternyata Pemkab tidak mengalokasikan dana untuk memberikan penghasilan tetap bagi perangkat desa,” kata Darmadi, perangkat desa dari Paron.

Padahal, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/867/PMD tanggal 11 Mei 2007 tentang Penjelasan Pelaksanaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disebutkan kepala desa dan perangkat desa menerima penghasilan setiap bulan yang besarnya minimal sama dengan upah minimum kabupaten/kota. Dananya bersumber dari dana alokasi umum yang diberikan pemerintah kepada Pemkab Ngawi.

“Jika tuntutan kami tidak dikabulkan, kami tidak akan terlibat dalam pelaksanaan pemilu legislatif ataupun pemilu presiden tahun ini,” kata Kusno, perangkat Desa Ngrambe.

Namun, dalam pertemuan perwakilan pengunjuk rasa dengan Pemkab Ngawi dan DPRD Ngawi, pihak Pemkab dan DPRD menolak mengabulkan tuntutan pengunjuk rasa karena surat edaran itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

“Di peraturan itu disebutkan, dana untuk penghasilan bagi perangkat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa,” kata Bupati Ngawi Harsono.

Tanya ke Depdagri

Selain itu, dalam penjelasan Pasal 68 Huruf d peraturan tersebut, disebutkan bantuan dana dari pemerintah provinsi/kabupaten untuk APBDes hanya digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa, bukan untuk memberikan upah ke perangkat desa.

“Kami pernah menanyakan masalah ini ke Depdagri, tetapi pejabat- pejabat di sana pun memberikan jawaban yang berbeda atas masalah ini sehingga kami bingung,” ujar Harsono.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan ini, kedua belah pihak sepakat bersama-sama pergi ke Depdagri di Jakarta. “Kami akan berangkat awal Februari, tidak hanya DPRD dan Pemkab, tetapi juga perwakilan perangkat desa,” kata Ketua DPRD Ngawi Erfanto Hani Teguh Wahana.

Permasalahan mengenai pemberian penghasilan tetap bagi perangkat desa ini tidak hanya mencuat di Ngawi. Di Kabupaten Magetan, yang wilayahnya berbatasan dengan Ngawi, perangkat desa di sana pun sudah dua kali berunjuk rasa menuntut penghasilan tetap sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/867/PMD. (APA)

http://cetak.kompas.com, Selasa, 20 Januari 2009 | 16:02 WIB

Satu pemikiran pada “Pemkab Ngawi Bingung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s