Serahkan Kewenangan ke Desa

Pemkab Harus Serahkan Sebagian Kewenangan ke Desa

Dari Kunjungan Kades di Kantor Dirjen PMD

KEGIATAN kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Direktur PMD sekaitan dengan tugas kepala desa. Persada Girsang yang menerima rombongan, selain mengucapkan selamat datang di kantor PMD, pada kesempatan itu Girsang juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas pokok kepala desa.

Sebelumnya, Umar Naim memperkenalkan kepala desa (kades) yang hadir, masing-masing Kades Kindang, HA Awal, Kades Tamalanrea, Hj Jusniati, Kades Balangpesoang, Muh Darwis, Kades Bukit Harapan, Muh Ramli, Kades Pataro, A Mappiwali B, Kades Swatani, AM Sukri, Kades Balleanging, Muh Syahrir, Kades Salemba, A Mappi, dan Kades Caramming, Abd Hamid.

Girsang yang tampil dengan kameja batiknya, menegaskan, masih banyak kepala desa di Indonesia yang belum diserahi kewenangan dalam mengurusi desanya. Padahal, katanya, sesuai aturan yang ada, paling tidak ada sekitar 41 jenis kewenangan yang harus diberikan kepada kepala desa. Sehingga kepala desa betul-betul bisa berfungsi sebagai pelayan masyarakat.

Direktur PMD juga menyayangkan kalau pemerintah kabupaten tidak memberi kewenangan kepada kepala desa. Padahal, katanya, seorang kepala desa tidak bisa berbuat jika semua kewenangan masih terpusat di ibukota kabupaten. ”Bagaimana masyarakat bisa terlayai dengan baik, jika Pemkab tidak memberi kewenangan kepada kepala desa. Bagaimana dengan KTP di Bulukumba, apakah masih terpusat di kabupaten atau sudah diserahkan kepada masing-masing kepala desa,” ujar Girsang dengan nada tanya.

Spontan kepala desa menyatakan, hingga saat ini pengurusan KTP masih terpusat di ibukota kabupaten. Mendengar jawaban kades, Girsang kembali menegaskan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka mau tidak mau Pemkab harus berani memberikan sebagian kewenangannnya kepada kepala desa.

Yang mengherankan lagi, karena ternyata di Bulukumba, jangankan pemberian kewenangan kepada kades, kepada camat saja kewenanganya masih sangat terbatas. Sehingga para camat sulit melakukan kegiatan yang sesungguhnya pelayanan mulai pada tingkat desa sampai kecamatan bisa lancar, jika sebagian kewenangan itu diserahkan kepada mereka. Minimal kewenangan dalam hal pemberian KTP kepada masing-masing warganya.

Seusai kunjungan, Umar Naim kepada BKM yang menyertai rombongan ini, menjelaskan, pada prinsipnya Pemkab Bulukumba sudah siap menyerahkan sebagian kewenangan kepada kepala desa. Hanya saja yang menjadi kendala selama ini, karena belum adanya Perda yang mengatur soal pemberian kewenangan itu kepada kades.

Bahkan hingga saat ini, jangankan kades, camat saja kewenangannya masih sangat terbatas. ”Makanya, kami sengaja membawa kepala desa ke kantor Dirjen PMD, agar mereka lebih paham tentang tugas dan kewenangannya. Termasuk hubungannya dengan badan perwakilan desa,” ujarnya

Setelah melakukan kunjungan kerja ke kantor Dirjen PMD, rombongan kepala desa melanjutkan perjalanan wisata ke masjid Kuba Emas di Depok, kemudian ke beberapa obyek wisata lainnya yang ada di Jakarta. (Suaedy Lantara)

http://www.beritakotamakassar.com, Selasa, 20-01-2009

Satu pemikiran pada “Serahkan Kewenangan ke Desa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s