Wajib Belajar Berliku

Jalan Berliku Menggapai Impian…

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO / Kompas Images
Sejumlah buruh pemetik teh di Kampung Cibulao, Kecamatan Cisarua, Bogor, Sabtu (17/1). Saat musim panen, dalam sehari mereka bisa memetik 200 kg daun teh dengan upah Rp 325 per kg.

Senin, 2 Februari 2009 | 00:39 WIB

Ester Lince Napitupulu

Iim (13), bocah lelaki kelas VI SDN Cikoneng, tertunduk malu dan tak mampu menjawab saat ditanya apakah ia akan melanjutkan ke SMP jika lulus nanti. Sejenak kemudian, anak bungsu dari keluarga pemetik teh di Kampung Cikoneng di Kawasan Puncak, Jawa Barat, itu menggelengkan kepalanya perlahan.

Lalu, apa yang akan dikerjakan Iim? ”Anak-anak di sini, setelah kelas VI SD ya jadi pemetik teh lagi. Mau bekerja apa lagi?” ujar Asiah (55), warga Kampung Cikoneng, Desa Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor, yang merupakan generasi kedua pemetik teh di salah satu perkebunan teh di wilayah Puncak.

Sejak remaja, Asiah telah tinggal di kampung itu dan mengikuti jejak orangtuanya menjadi pemetik teh. Pekerjaan yang dilakoni bersama suaminya itu kini diteruskan oleh anak dan menantunya yang mengenyam pendidikan hingga SD saja. Beruntung ada satu anak lelaki Asiah dan satu menantu lelakinya menjadi mandor di perkebunan itu.

Harus bekerja

Kenyataan yang lebih miris lagi soal pendidikan anak-anak pemetik teh di Kampung Cibulao, Kampung Cikoneng, Kampung Rawa Gede, dan Kampung Elce dipaparkan Rudi MS (48), perintis dan guru di SDN Cikoneng. ”Banyak anak-anak yang putus di kelas IV SD. Saya mau bilang apa jika alasannya karena keluarga butuh tenaga anak-anak itu untuk membantu ekonomi keluarga? Cuma 40 persen siswa kelas VI di sekolah ini yang sanggup melanjutkan ke SMP di dekat kecamatan,” ungkap Rudi.

Bagi anak-anak pemetik teh di keemapt kampung itu, satu-satunya SD terletak di Kampung Cikoneng.

Dari pemantauan sekilas, bangunan SDN Cikoneng memang tampak bangus. Akan tetapi, cobalah tengok ke bagian dalam. Siswa kelas I SD terpaksa mengungsi ke ruang guru setiap kali turun hujan karena ruangan kelas bocor. Adapun siswa kelas V dan VI belajar dalam satu ruangan yang disekat papan karena jumlah ruangan kelas tidak cukup.

Anak-anak dari kampung lain terpaksa melintasi jalan berbatu dan perbukitan serta menembus kabut yang berjarak 2-4 kilometer dari kediaman mereka. Sayangnya, semangat belajar dari bocah-bocah itu sering kali dipadamkan secara paksa oleh kemiskinan keluarga mereka. Untuk bisa mengebulkan asap dapur keluarga, anak-anak ini ada yang dipaksa untuk juga menjadi pemetik teh di usia yang sangat belia.

Di Cikoneng yang hanya berjarak sekitar 10 kilometer dari Jalan Raya Puncak, hanya ada satu anak yang mampu melanjutkan pendidikannya hingga setingkat SMA. Adapun yang mampu sekolah hingga SMP hanya ada beberapa anak. SMP dan SLTA itu berada di ibu kota kecamatan.

Irma Rusmiasih (16) yang bisa melanjutkan sekolah ke SMK Cyber Media Utama, Cisarua, harus rela berjalan kaki setiap hari sekitar 10 kilometer. Orangtuanya memaksakan diri untuk membiayai sekolah Irma meskipun penghasilan pas-pasan karena ingin memberi contoh kepada warga lain tentang pentingnya pendidikan.

Persoalan biaya transportasi termasuk ganjalan bagi anak-anak dari kampung perkebunan teh ini. Dari Cikoneng ke Jalan Raya Puncak hanya dapat ditempuh dengan ojek motor dengan tarif Rp 10.000-Rp 15.000 untuk sekali jalan. Biaya tersebut masih harus ditambah ongkos angkutan umum menuju sekolah.

”Buat makan saja sulit, apalagi kalau mau sekolah,” kata Memet (60), warga desa sekitar.

Mahalnya biaya transportasi itu tak sebanding dengan penghasilan mereka sebagai buruh pemetik teh. Untuk setiap kilogram daun teh yang disetorkan, mereka dibayar Rp 325. Dalam musim panen, setiap pemetik mampu mengumpulkan 80-150 kilogram daun teh per hari atau dengan pendapatan Rp 26.000-Rp 48.750. Akan tetapi, itu hanya mereka dapatkan sekali masa panen dalam tiga bulan.

Di luar musim panen, mereka hanya mampu mengumpulkan 10-15 kilogram daun teh atau setara pendapatan Rp 3.250-Rp 4.875 per hari. Dengan gaji hanya sebesar itu, tentu sangat sulit diharapkan mereka mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

Menurut Cacu (55), warga Kampung Cibulao, Desa Tugu Utara, upah buruh memetik teh hanya cukup digunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Itu pun dibeli dengan cara berutang terlebih dahulu ke warung yang ada di sekitar rumahnya. Utang itu baru dilunasi saat gajian tiba. Mereka akan berutang kembali yang dilunasi pada masa gajian berikutnya.

Meskipun kepemilikan sebuah perusahaan perkebunan teh di hulu Sungai Ciliwung itu terus berganti, para pekerja di perkebunan ini justru bersambung dari generasi ke generasi. Hasil bekerja yang tak seberapa tak pernah menyurutkan mereka untuk terus hidup di lingkungan perkebunan teh di Kawasan Puncak tersebut.

Negara masih abai

Jalan berliku anak-anak pemetik teh menyelesaikan pendidikan dasar yang diamanatkan konstitusi itu memberikan gambaran betapa negara masih abai terhadap hak-hak dasar anak ini. Pendidikan dasar gratis belum juga mampu diwujudkan.

Padahal, mereka ini jelas-jelas warga negara yang sudah seharusnya mendapatkan pendidikan dasar gratis. Namun, beban pungutan masih saja membayangi, membuat mereka harus berpikir keras jika ingin mengikuti pendidikan formal di sekolah.

Kesulitan ekonomi bisa jadi faktor tersulit dalam penuntasan wajib belajar yang diklaim pemerintah sudah berhasil. Sekitar 841.000 siswa SD serta 211.643 siswa SMP dan madrasah tsanawiyah putus sekolah karena berbagai faktor.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Soedijarto, mengatakan, dengan adanya kata ”wajib” dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, seharusnya segala hambatan anak menuntaskan pendidikan dasar bisa diatasi.

”Segala kebutuhan untuk bersekolah harus dipenuhi. Anak usia sekolah yang putus pendidikan dasar dicari dan dikembalikan ke lembaga pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasarnya,” ujarnya.

Persoalannya, memang seberapa jauh pemerintah menjalankan tugas melindungi warga negara secara aktif, termasuk mencerdaskan dan memenuhi hak pendidikannya.

”Jika memang menjadi prioritas dan ada komitmen, pembiayaan seharusnya tidak menjadi masalah. Semua unsur dan sektor pemerintahan seharusnya sepakat menempatkan pendidikan sebagai program utama. Di negara kesejahteraan, pendidikan merupakan prioritas,” kata Soedijarto. (MZW/ONG)

http://cetak.kompas.com/Senin, 2 Februari 2009 | 00:39 WIB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s