Dampak Krisis Di Pedesaan

Dampak Krisis Ekonomi Lebih Parah di Pedesaan

JAKARTA–MI: Beban krisis ekonomi sekarang telah merambah ke pedesaaan yang bahkan lebih parah dibanding dampak di perkotaan.

“Sayangnya, stimulus yang diberikan ke perdesaan kecil sekali, hanya Rp1,05 triliun. Stimulus ini salah konsep,” kata pengamat ekonomi InterCafe Iman Sugema di Jakarta, Minggu (8/2). Ia mengatakan delapan provinsi saat ini telah memasuki krisis ekonomi yang parah terutama provinsi yang sekarang ini mengandalkan sektor komoditas perkebunan seperti CPO dan karet yang harganya merosot tajam.
Delapan provinsi itu adalah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkuli, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. “Penurunan harga di tingkat petani jauh lebih tajam. Setiap 1% penurunan harga komoditas dunia, di tingkat petani turunnya 1,3%. Ini sangat membebani petani karena menurunya income mereka,” katanya.

Sementara itu, lanjut dia, enam provinsi tercatat sebagai provinsi yang berpotensi krisis. Yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. “Kalau penurunan harga komoditas perkebunan turun terus, enam provinsi ini akan mengalami krisis enam bulan mendatang,” cetusnya.

Adapun sebagian provinsi di Jawa, Sulawesi, dan Papua yang tidak mengandalkan sektor perkebunan tercatat sebagai provinsi yang relatif aman dari krisis. Namun, jika tidak diantisipasi secara baik, provinsi ini berpotensi krisis.
Iman menyatakan indikator krisis di pedesaan dilihat dari terus menurunnya harga komoditas perkebunan serta penurunan permintaan ekspor akibat perlambatan ekonomi global. Perusahaan inti yang bergerak di sektor perkebunan menghentikan pembelian dari petani sehingga para petani memutuskan untuk tidak berkebun. Akibatnya, buruh tani kehilangan pekerjaan.

“Sayangnya, angka buruh tani yang kena PHK tidak bisa tercatat di Dinas Tenaga Kerja karena mereka bekerja di sektor informal. PHK di pedesaan jauh lebih besar, pemerintah tidak bisa tenang-tenang saja,” cetusnya.

Beban pedesaan juga semakin berat karena pedesaan menerima beban baru dari PHK yang terjadi di perkotaan. Secara masif, masyarakat yang terkena PHK di kota akan pindah ke desa. Belum lagi PHK dari TKI dan TKW di luar negeri yang juga akan kembali ke desa. Padahal kondisi perdesaan sebelum krisis lebih sengsara dibanding kota. Angka kemiskinan desa 18,93%, lebih tinggi dari angka kemiskinan kota sebesar 11,65%. “Kemiskinan di desa 50% lebih tinggi, dengan adanya PHK ini, tingkat kemiskinan di desa akan meningkat lagi,” katanya.

Sementara pengamat ekonomi Nunung Nuryartono menyatakan, Program Nasional Pemberdayaan Nasional (PNPM) yang diusulkan pemerintah kurang menyentuh masyarakat perdesaan karena selama ini program tersebut terbentur masalah birokrasi. Akibatnya, target benefitnya (sasarannya) enggak sampai 50%,.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari IPB Arif Satria menyesalkan program Kredit Usaha Rakyat yang dikucurkan pemerintah nyatanya belum menyentuh rakyat kecil. “Konsepnya memang tanpa agunan, tapi bank-bank meminta agunan yang lebih besar dari kreditnya. Harusnya pemerintah menggulirkan lagi lembaga mikro keuangan yang langsung bisa menyentuh masyarakat kecil,” ujarnya. (Ray/OL-06) Penulis : Heni Rahayu

http://www.mediaindonesia.com/ Minggu, 08 Februari 2009 18:24 WIB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s