Kampung Tanpa Atribut Parpol

[ kompas.com Kamis, 2 April 2009 | 13:20 WIB ]   Asep Purnama Bahtiar “Gara-gara spanduk dan poster-poster partai politik, anak-anak kami jadi berantem. Mereka berlomba-lomba memasang atribut partai setelah diiming-imingi imbalan uang. Kalau terus dibiarkan, kami khawatir keharmonisan lingkungan terganggu. Karena itu, pemasangan segala bentuk atribut partai kami larang di lingkungan kami,” ujar Suhadi Jamil, Sekretaris RW 04.

Pernyataan salah seorang pengurus RW 04 di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton, Yogyakarta, itu menunjukkan sebuah fenomena politik di luar mainstream. Ketika sebagian besar masyarakat terlepas dari motivasi dan kepentingannya apa terlihat ambil bagian dan antusias menyambut masa kampanye untuk Pemilu 2009 seperti dengan memasang bendera dan atribut parpol, warga di RW 04 tersebut justru bersikap sebaliknya.

Fenomena yang sama, khususnya di DI Yogyakarta, ternyata ada di beberapa tempat lain.

Kebijakan lokal “kampung tanpa atribut partai” itu paling tidak mencuatkan dua hal yang cukup menohok parpol dan para calegnya. Pertama, larangan memasang bendera dan atribut partai itu bisa merugikan parpol dan calegnya untuk melakukan kampanye dan sosialisasi. Kedua, sikap dan pilihan politik itu merupakan respons atas cara-cara berpolitik partai atau caleg yang suka melakukan politik uang.

Sudah menjadi rahasia umum dan penyakit masyarakat, uang dan kawan-kawannya begitu dominan dan kerap dianggap sebagai modal utama dalam dunia politik di negeri ini. Menjelang atau selama musim kampanye dan detik-detik mendekati hari H ke tempat pemungutan suara, politik uang dengan segala rekayasa dan kamuflasenya terus dilakukan, baik oleh caleg maupun parpol.

Dengan demikian, keengganan pimpinan RW dan warganya untuk memasang bendera dan atribut parpol di kampung yang dipimpinnya atau kesepakatan untuk menjadikan kampung tanpa atribut partai itu merupakan tindakan yang logis: emoh politik uang karena sadar dengan eksesnya. Konflik dan perseteruan di kalangan warga sebagai konsekuensi dari berebut atau bersaing untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah bendera dan atribut partai yang bisa dipasangnya gampang terjadi.

Karena itu pula sangat mungkin bendera dan atribut partai mana pun tidak menjadi masalah untuk dipasang, yang penting partai tersebut bisa membayarnya. Kemauan warga dan anak-anak untuk memasang bendera dan atribut partai itu adalah karena uang, bukan sebagai kesadaran politik dan dukungan murni kepada parpol yang bisa berkontribusi bagi proses demokratisasi yang sehat.

Ada relasi konsekuensional dari politik uang yang sering dilakukan para politikus atau caleg dan parpol dengan perilaku politik masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menjadikan suara dan pilihannya itu sebagai komoditas yang bisa diuangkan, bukan sebagai bentuk partisipasi dalam membangun demokrasi. Karena itu, selain tidak mendidik dalam pembelajaran demokrasi, politik uang itu juga potensial untuk menciptakan konflik dan kesadaran palsu dalam berdemokrasi.

Sebagai ekspresi emoh politik uang, kampung tanpa bendera dan atribut parpol atau poster caleg merupakan sikap politik yang signifikan untuk turut membenahi mentalitas dan budaya politik di negeri ini. Sikap politik ini dengan meminjam istilahnya Teuku Jacob (2004) dapat melatih kekebalan terhadap uang. Kekebalan dari godaan uang seperti dengan money politic tadi merupakan bagian dari kekebalan mental dan intelektual yang saat ini sangat dibutuhkan rakyat di republik ini.

Kegagalan komunikasi

Boleh jadi kekebalan mental dan intelektual tersebut yang bisa menjadi tameng dari godaan-godaan materi dan yang sejenisnya masih merupakan sesuatu yang langka, baik di kalangan elite maupun massa di republik ini. Fenomena kampung tanpa atribut dan bendera partai tersebut dengan argumentasi yang dikemukakannya mencerminkan kelangkaan yang dimaksud.

Di samping itu, fenomena sosial-politik di tingkat mikro tadi juga menunjukkan sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai atau calegnya. Hal ini juga menandakan terjadinya kegagalan komunikasi politik yang dibangun parpol. Bukankah bendera atau atribut partai itu merupakan bagian dari instrumen atau media untuk mengomunikasikan parpol dan figurnya kepada publik, khususnya untuk kepentingan kampanye dan kemenangan di pemilu?

Rupanya masyarakat di kampung-kampung tanpa atribut dan bendera partai itu sudah merasa jengah dengan cara-cara komunikasi politik yang tidak dewasa. Sebagai contoh, kampanye komunikasi politik yang dibangun masih konvensional dan tidak memiliki daya tarik yang mendidik dan memberdayakan masyarakat. Selain didominasi oleh obral janji politik yang tidak bernas dan lebih suka saling mengklaim dan menuding, kampanye masih diperburuk dengan penampilan penyanyi dangdut yang norak dan erotis; serta konvoi kendaraan bermotor yang bising memekakkan telinga dan menimbulkan polusi suara sehingga menyerobot hak dan mengganggu kenyamanan para pengguna jalan lainnya.

Setiap komunikasi politik, kata Austin Ranney (1996), dimaksudkan untuk menghasilkan beberapa jenis respons dari penerima pesannya. Bisa dipastikan respons yang diinginkan itu adalah sikap dan dukungan positif dan menunjukkan simpatinya kepada partai politik atau calegnya. Alih-alih memberikan dukungan, dalam kasus kampung tanpa atribut dan bendera partai tadi, respons yang muncul adalah resistensi dan antipati atau penolakan secara halus kepada parpol dan para calegnya.

Selain menunjukkan kegagalan komunikasi politik dari partai- partai politik, fenomena kampung tanpa atribut dan bendera parpol ini juga bisa menjadi indikator mulai melemahnya ketidakpercayaan public (public distrust) kepada partai-partai politik berikut calegnya. Masalah ini jangan dianggap enteng karena minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya kepercayaan publik akan ikut menentukan akuntabilitas dan kredibilitas parpol serta kualitas pemilu itu sendiri.

ASEP PURNAMA BAHTIAR Kepala Pusat Studi Muhammadiyah dan Perubahan Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ilustrasi Wahyu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s