K E R A B A T

Uki Bayu Sedjati [ kompas.com Selasa, 14 April 2009 | 03:22 WIB]  Apakah ada yang salah dari asas kekeluargaan dalam budaya di Indonesia? Telaah mengenai hal ini dapat berkembang luas, tapi jarang dibahas. Apa sebab? Faktor utamanya karena yang membahas, siapapun dia adalah orang Indonesia, yang lahir di salah satu pulau Nusantara, yang lingkungan pergaulannya paduan dari berbagai ethnik – yang dasar relasi sosialnya adalah kekerabatan. Buktinya, walau tak sedarah daging siapapun yang memiliki hubungan satu kampong saja umum dinyatakan sebagai kerabat dekat, apalagi yang sesusuan.

Primordialisme artinya keturunan yang ke sekian pun tetap harus dirunut ke atas. Silsilah tak boleh dicampakkan, bahkan harus jadi panutan. Maka beranak-pinak di manapun, jika suatu saat bertemu dan coba melacak silsilah boleh dipastikan si Badu adalah kerabat si Polan, Si Meong, si Doi.

Itu sebabnya sebutan KKN, Korupsi – Kolusi – Nepotisme dikumandangkan sebagai biang penyakit yang sulit diberantas. Ketiganya saling berkait, seperti lintah dengan darah.

Para pelaku KKN nyaris tak menyadari bahwa mereka telah melakukan perbuatan tercela, yang dapat dipidana secara hukum. Yaa, bagaimana? Ketika si Polan jadi pimpinan proyek suatu departemen, si Badu adalah staf marketing dari perusahaan konsultan – awalnya bertemu di perhelatan perkawinan sambung bersambung dan sampai pada silsilah, – ternyata kerabat. Buhul dari tali kekerabatan yang tadinya terurai, tak bersambung, segera diperbaiki, dipertemukan, dijalin kembali. Azas kekeluargaan berlaku. Proyek pun diatur. Harus dengan rapi agar tak kentara.

Lantas si Polan mengutus adik kandungnya menjadi staf dari si Badu, sehingga komunikasi mulus. Proyek diatur. Harus ada pendamping. Maka kerabat lainnya diminta mendaftar. Ini cara pinjam bendera istilahnya.  Maka si Polan dan si Badu yang menyiapkan segala hal: dari pemenuhan adninistrasi sampai dengan proposal teknis, penawaran harga, dan lain-lain. Lengkap. Pelelangan diumumkan, berapapun perusahaan yang mendaftar, sudah dipastikan perusahaan si Badu yang nilainya paling unggul. Agar safe, maka perusahaan yang dipinjam benderanya yang “mengawal” menjadi peringkat 2 dan peringkat 3. Peserta lainnya harus di bawahnya. Sah. Secara hukum tak bisa diganggu-gugat.

Itulah yang terjadi hampir di setiap tender pekerjaan di Departemen-Departemen. Ini bukan di Republik Mimpi, Bung. Ini di negara kita tercinta: Indonesia.

Itulah sebabnya banyak orang berupaya keras jadi pegawai negeri. Jaman Belanda disebut ambtenaar. Jaman Suharto mereka yang pegawai negeri memiliki peluang untuk berKKN. Asal tahu diri: kepada atasan wajib memberi upeti/komisi. Istilah sekarang komitment : bisa uang, bisa kendaraan, bisa fasilitas. Yang jelas nilainya sepadan. dan penyerahannya dilakukan di mana saja. Saking banyaknya, saking seringnya, modus operandi KKN makin canggih.

Maka sudah waktunya mencantumkan dalam aturan: anggota keluarga/kerabat/saudara dilarang mengikuti lelang/tender di Depertemen yang bersangkutan. Siapa yang melanggar dapat dipidana.

Di pemilu 2004, walaupun dikumandangkan kalimat REFORMASI, sungguh lucu mendengar seruan anti korupsi dari para calon legislatif maupun calon presiden. Makin lantang ia berteriak, makin dipandang sebelah mata.

Belakangan pemerintahan SBY berupaya sedikit demi sedikit untuk memberantas. Sekian banyak kasus diungkap, sekian banyak orang ditangkap, diajukan dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Yang belum tertangkap apakah khawatir, jera berKKN? Oo, no way!

Yang penting: kudu smart.

Siapapun yang menjadi jabatan kunci Departemen – jika kedudukannya merupakan “amanah” partai, maka ia kudu setor. Tentu bukan dia yang bermain. Sebagai tokoh kunci harus bermain cantik, tak terlihat doyan duit ataupun fasilitas, harus terlihat sigap merespons isu korupsi – meski dengan diplomatis. Nah, yang  sibuk melakukan lobi ke sana-sini, sampaipun ke panitia anggaran, adalah staf-staf sang juru kunci. Mereka itu masuk lingkaran satu, kata teman saya.

Itu sebab jika ada yang tertangkap KPK, dan diajukan ke pengadilan,  dipjatuhi hukuman hanya kepada tokoh yang terlihat. Mestinya juga mengejar, memproses dan menghukum yang tak terlihat. Mereka ada di sekitar kita.

“Tapi you bisa apa?!” sentak teman saya, nyinyir.

“O, bisa. Saya kudu bicara langsung dengan SBY!”

“Emangnya kamu kerabatnya?!”

“….?!”  ( ukitaktik@yahoo.com )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s