Manfaat WOC bagi Nelayan Kita

[ sinarharapan.co.id Kamis 14. of Mei 2009 17:30 ]   WORLD Ocean Conference (WOC) yang tengah berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, secara resmi dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (14/5) pagi ini, dan pada akhirnya nanti pertemuan akan menghasilkan sebuah dokumen bernama Manado Ocean Declaration (MOD) atau dalam bahasa Indonesianya, Deklarasi Manado mengenai Samudera (Deklarasi Manado).

Tentu saja yang namanya deklarasi hanyalah pernyataan yang tidak mengikat secara politik. Dalam tajuk rencana ini tidak akan diurai pokok-pokok pada MOD yang terdiri dari 35 paragraf tersebut. Secara umum semangat MOD adalah mendorong dan mengingatkan masyarakat dunia agar memberi perhatian yang lebih besar terhadap laut pada berbagai pembicaraan internasional yang membahas masalah perubahan iklim dan upaya penyelamatan bumi.

Harapannya, melalui MOD ini masalah kelautan harus menjadi salah satu agenda dalam sidang lanjutan dalam putaran United Nations Framework Conference on Climate Change (UNFCCC), di Copenhagen, Denmark, 7-18 Desember 2009.

Mengapa hal ini dirasa penting, tak lain karena ada banyak negara yang memiliki laut namun tak menikmati kesejahteraan dari laut itu, bahkan menjadi korban dan menderita dampak negatif akibat kerusakan lingkungan laut yang parah sebagai buah eksploitasi eksesif terhadap laut.

Prakarsa mulia Indonesia ini didukung negara-negara maju, seperti AS yang mengirim panel ahlinya (40 orang) ke Manado, juga dari negara-negara lain termasuk Uni Eropa, yang bisa dilihat dari jumlah peserta WOC yang mencapai 121 negara.

Kita sependapat WOC di Manado adalah pertemuan bersejarah dan akan menjadi tonggak penting dalam proses menyelamatkan bumi dan laut. Kita bisa samakan itu dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, yang akhirnya mendorong gerakan kemerdekaan banyak negara di Asia dan Afrika di tahun 1960-an dan seterusnya.

Atau seperti Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957, bahwa pulau-pulau dan laut di sekitar di Kepulauan Nusantara adalah suatu kesatuan wilayah. Deklarasi Juanda dan melalui Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982, membuat wilayah Indonesia bertambah dari semula 2,5 juta km2 menjadi 5,8 juta km2. Maka Indonesia menjadi sebuah “benua laut”.

Jadi, kalau kini kita menggelar WOC dan kemudian pertemuan enam negara yang menjadi pihak dalam Coral Reef Triangle Initiative (CIT) atau disebut CT-6 maka hal itu sudah tepat, karena sesungguhnya masa depan kita ada di laut.

Kini menjadi pertanyaan kritis kita: apakah manfaat WOC dan MOD bagi para nelayan, dan masyarakat pesisir di Indonesia? Apakah MOD itu akan berbuah pada kebijakan pemerintah yang peduli pada laut, nelayan dan masyarakat pesisir?

Jangan sampai WOC/CIT hanyalah sebuah extravaganza, pameran yang indah di atas kertas, dipuji dunia tetapi pada hakikatnya keropos di dalam negeri sendiri, karena persoalan mendasarnya adalah kita tidak punya ocean policy atau cetak biru pembangunan maritim. Pakar hukum laut kita Prof Dr Hasjim Djalal pernah menyebut negara kepulauan tak selalu identik dengan bangsa maritim.

Sesungguhnya itulah bangsa Indonesia hari ini, kita bukan bangsa maritim, kita bangsa petani yang hidup di negara kepulauan. Makanya tidak ada visi maritim di benak para pemimpin negeri ini. Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan membangun ruang lautnya. Itu berarti membutuhkan pengembangan teknologi perkapalan, transportasi, pertahanan, dan lain-lain.

Keraguan dan pandangan kritis terhadap WOC telah dikemukakan berbagai LSM lingkungan yang terus mengamati jalannya WOC, bahkan mereka melancarkan sejumlah aksi protes. Mereka mempertanyakan apakah WOC juga memastikan kedaulatan pangan, perlindungan produktivitas perikanan dan kelautan negara-negara CT-6.

Mereka ragu WOC-CTI akan menjawab soal kedaulatan pangan, karena di sini tidak dibahas soal liberalisasi sektor kelautan dan perikanan, yang membuat hasil tangkap nelayan menurun dan tingginya konflik perikanan di negara-negara kepulauan. Sangat ironis, Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ternyata impor ikannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dan diramalkan mengalami krisis ikan tahun 2015.

Seharunya Indonesia memanfaatkan WOC-CTI untuk segera menghentikan praktik pencurian ikan guna melindungi pangan domestiknya, dan itu harus masuk dalam MOD. Kalau hal itu tidak masuk dalam MOD maka agenda utama mengatasi krisis laut dan perubahan iklim itu tidaklah lengkap. Tidak cukup soal kerusakan lingkungan pesisir akibat perubahan iklim global hanya diselesaikan melalui mekanisme perdagangan karbon (carbon trade) tanpa menuntaskan persoalan pencurian ikan ini dan mendesak negara-negara maju mengurangi emisi karbonnya. N

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s